Jakarta Bebas Banjir: Akankah Terwujud?
Jakarta, liputanislam.com — Hujan adalah anugerah Tuhan bagi semesta, tapi jika turun dalam curah yang berlebih, maka hujan akan menjadi bencana. Kini, penduduk ibu kota harus mengalami bencana yang tak kunjung usai, walaupun telah berganti periode kepemimpinan.
Banjir memang tak dapat terelakkan melanda sejumlah wilayah di Jakarta karena hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak hari Sabtu (11/1/2014), hingga kini. Akibatnya, tidak hanya jalanan tergenang banjir, tapi juga terjadi kemacetan di berbagai titik. Bahkan, banjir telah menghambat aktivitas masyarakat ibu kota.
Kompas.com melansir peta sebaran banjir yang diliris oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI. Bila merujuk pada peta ini, maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui titik-titik banjir di Jakarta. Data sementara dampak banjir di Jakarta dari BPBD DKI Jakarta hingga Senin (13/1/2014) pukul 07.00, sebanyak 276 RT dan 75 RW di 31 kelurahan dan 18 kecamatan terendam banjir. Adapun daerah banjir yang terparah terjadi Cawang, Cililitan, Bidara Cina, dan Kampung Melayu.
peta banjir Jakarta (kompas.com)
Banjir adalah pekerjaan rumah bagi pemda Jakarta yang tak kunjung kelar. Setiap musim hujan, Jakarta tak pernah absen disinggahi banjir. Selama periode kepemimpinan Jokowi-Ahok, sudah dilakukan berbagai terobosan untuk menanggulangi banjir. Gebrakan yang dilakukan kedua pasangan tersebut seyogyanya harus diapresiasi. Namun tentu saja, sulit berharap bahwa dalam waktu singkat, masalah yang sudah puluhan tahun bisa diatasi. Butuh waktu yang lama untuk mencapat hasil ideal, yaitu Jakarta yang bebas banjir.
Namun, setidaknya ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan atau ditingkatkan lagi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan segera, antara lain: perbaikan saluran drainase, normalisasi sungai secara signifikan, revitalisasi waduk dan situ, perbanyak daerah resapan air, pembangunan kesadaran masyarakat Jakarta, dll.
Selain itu, penting kiranya menjalin kerja sama, tidak hanya antara perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta, tapi juga pemerintah pusat karena berkaitan dengan provinsi lain. Sementara wewenang pengelolaan sungai-sungai pada setiap daerah di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Bila segenap elemen, baik itu pemerintah maupun masyarakat, bahu-membahu menanggulangi banjir, maka Jakarta bebas banjir bisa terwujud. Setidaknya, masyarakat DKI Jakarta memiliki harapan yang sama malam ini, “Semoga hujan tak turun agar air di sungai dekat rumah tak meluap agar kami bisa tidur nyenyak sejenak.” (wz)
