Jakarta, LiputanIslam.com— BPJS Kesehatan diprediksi akan mendapatkan penerimaan paling sedikit Rp 1,57 triliun dari kenaikan iuran. Penerimaan ini akan diperoleh BPJS setiap bulan sejak iuran baru diterapkan pada 1 Januari 2020.
Angka tersebut didapatkan dari asumsi jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Ipah (PBPU)-Pekerja Mandiri sebanyak 32,60 juta dan peserta Bukan Pekerja 5 juta dikalikan dengan iuran kelas III mandiri sebesar Rp 42 ribu.
Baca: KSPI: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mencekik Rakyat Kecil
Akan tetapi, penerimaan iuran BPJS Kesehatan akan mencapai Rp 4,13 triliun dengan asumsi Jumlah PBPU-Pekerja Mandiri sebanyak 37,61 juta peserta dikalikan iuran kelas II mandiri sebesar Rp 110 ribu.
Adapun jika terdapat peserta yang menunggak, maka akan diberikan sanksi. Berdasarkan denda program JKN yang diatur dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018, status peserta bisa dinonaktifkan jika tidak melakukan pembayaran iuran bulanan sampai dengan akhir bulan.
Selain itu, peserta akan dikenakan denda layanan jika peserta sudah mengajukan menggunakan kartunya untuk berobat kemudian tidak melakukan pembayaran.
Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, denda layanan yang akan dikenakan sebesar 2,5 persen dari pelayanan rumah sakit yang telah digunakan dan dikalikan jumlah masa tunggakan yang telah berjalan. Dengan denda yang terus bergulir, maka ditetapkan maksimal denda sebesar Rp 30 juta.
“Jadi Rp 30 juta itu maksimal, tidak bisa lebih lagi. Misalnya denda pelayanan 2,5 persen dikalikan 10 bulan tunggakan dikali pelayanan misalnya skit tipes Rp 3 juta. Plus juga iuran tertunggak, itu harus dibayar juga karena kewajiban,” kata dia, Rabu (30/10). (sh/cnnindonesia/detik)