Brussels, LiputanIslam.com–Sejumlah menteri luar negeri Uni Eropa setuju untuk mempersiapkan sanksi terhadap pejabat militer Myanmar atas pelanggaran hak “serius dan sistematis” kepada komunitas Muslim Rohingya.
Dalam sebuah pernyataan terbuka pada Senin (26/2/18), para menteri ini meminta ketua diplomat UE, Federica Mogherini, untuk membuat daftar nama-nama yang akan dijatuhi larangan perjalanan dan pembekuan aset.
Para menteri UE ini memperingatkan kejahatan sistematis yang dilakukan oleh militer Myanmar, “termasuk pemerkosaan dan pembunuhan,” kepada kelompok Rohingya, dan meminta pemanjangan embargo atas senjata dan alat-alat yang dapat digunakan militer untuk represi politik
Sampai kini, masih belum ditentukan satu pun nama jenderal untuk dijatuhi sanksi. Seorang diplomat UE mengatakan, daftar sanksi tersebut akan diisi oleh lebih dari satu nama pejabat militer senior Rohingya.
Panjatuhan sanksi ini merupakan langkah paling sulit yang dilakukan UE sejauh ini dalam rangka menghentikan krisis Rohingya.
Isu ini pun disuarakan oleh sekjen PBB, Antonio Guterres, dalam pidatonya di Dewan HAM di Geneva, beberapa waktu lalu.
“Komunitas Rohingya sangat membutuhkan bantuan hidup, solusi dan keadilan jangka panjang,” tegas Guterres. (ra/resstv)