New York, LiputanIslam.com–Organisasi Human Rights Watch (HRW), yang telah merilis sejumlah laporan kritik terhadap penjajahan Israel di Palestina, mengatakan bahwa pemerintah Tel Aviv menolak visa bagi anggotanya.
Organisasi yang berpusat di kota New York ini mengaku telah memberikan permohonan visa pekerjaan untuk direktur khusus Israel dan Palestina HRW, Omar Shakir, sebulan yang lalu. Namun Tel Aviv memberitahu kepada mereka pada 20 Februari bahwa permohonan mereka ditolak dengan alasan bahwa HRW “bukan badan HAM yang asli.”
Emmanuel Nahshon, juru bicara Menlu Israel mengonfirmasi keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa HRW adalah “organisasi yang berat sebelah dan anti-Israel dengan agenda permusuhan yag jelas.”
“Mengapa kami harus memberikan visa kepada orang-orang yang bertujuan menjelekkan dan menyerang kami?” kata Nahshon.
Merespon sikap pemerintah Israel, Shakir mengatakan HRW “benar-benar kaget,” dan mengatakan bahwa “Kami bekerja di lebih dari 90 negara di seluruh dunia. Banyak pemerintah negara yang tidak suka dengan laporan penelitian kami, tapi respon mereka tidak dengan mengecam para peneliti.”
Pemerintah Israel juga mengatakan kepada HRW bahwa penolakan visa tidak hanya untuk Shakir, namun juga semua anggota asing di organisasi tersebut.
Pada 2016 lalu, HRW merilis laporan berjudul “Occupation Inc,” tentang bagaimana perusahaan Israel dan internasional di pemukiman Israel di Tepi Barat terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di kawasan tersebut.
“Bisnis di pemukiman berkontribusi dalam pembuatan kebijakan pemerintah Israel yang mendiskriminasi warga Palestina dengan keras, sementara [mereka] mengambil untung dari pencurian tanah di Palestina dan sumber daya lainnya,” kata Direktur Bidang Bisnis dan HAM, Arvind Ganesan. (ra/presstv)