Yerusalem, LiputanIslam.com—Parlemen Israel baru mengeluarkan kebijakan yang membolehkan menteri dalam negeri Israel mencabut status izin tinggal permanen warga Palestina di Yerusalem al-Quds yang “melanggar loyalitas” kepada rezim Tel Aviv.
Kebijakan ini, yang disahkan oleh Knesset pada Rabu (7/3/18), juga berlaku kepada penduduk yang mendapat status tinggal berdasarkan informasi palsu, di mana individu tersebut akan terkena hukuman kriminal.
Berdasarkan kebijakan baru ini, Menteri Dalam Negeri Israel, Aryeh Deri, kini memiliki wewenang untuk mencabut dokumen tempat tinggal warga Palestina manapun yang ia anggap sebagai ancaman.
Hanan Ashrawi, seorang anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengecam kebijakan ini dan menyebutnya sebagai “undang-undang rasis.”
“Dengan mencabut izin tinggal warga Palestina secara etis dari Yerusalem al-Quds dan merampas hak mereka untuk tetap tinggal di kota mereka sendiri, rezim Israel bertindak menyeleweng hukum HAM dan kemanusiaan internasional,” katanya.
Sementara organisasi Human Rights Watch juga menilai kebijakan ini dapat dianggap sebagai “kejahatan perang” di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Menurut laporan, kebijakan ini kemungkinan akan dikenakan kepada penduduk Yerusalem al-Quds timur yang pernah berdemo melawan penjajahan Israel. (ra/presstv)