Tel Aviv, LiputanIslam.com—Parlemen Israel pada Rabu (3/05/2017) memberikan persetujuan atas undang-undang baru yang menetapkan Israel sebagai “negara untuk orang-orang Yahudi” dan menghapus bahasa Arab sebagai bahasa nasional mereka.
Undang-undang tersebut, yang didukung oleh 48 anggota Parlemen melawan 41, mencari cara untuk “membela status Israel sebagai negara Yahudi dan demokratik,” demikian kata Avi Dichter, pejabat dari Partai Likud.
Pada Minggu (6/5), para menteri juga memberi lampu hijau untuk undang-undang ini.
Pengubahan status ini akan mengganti bahasa nasional Israel dari Arab ke Hebrew.
Dalam catatan penjelasan di undang-undang, disebutkan bahwa kebijakan itu dibuat “dalam waktu krusial seperti sekarang, ketika banyak orang yang ingin merusak hak-hak orang Yahudi…”
Sekitar satu per lima populasi di Israel diisi oleh keturunan Palestina yang tinggal setelah peristiwa Nakba atau kelahiran negara Israel pada tahun 1948.
Pengubahan status sebagai “negara bagi orang Yahudi” telah mendatangkan banyak kritikan dari para aktivis HAM karena berpotensi menyebabkan tindak diskriminasi.
“Tidak ada aturan apartheid, se-rasis dan nasionalistik apapun, yang menyangkal fakta bahwa ada dua etnis yang tinggal di sini,” kata anggota parlemen aliansi Arab Joint List, Ayman Odeh. (ra/mintpress)