Dublin, LiputanIslam.com—Dewan parlemen Irlandia tertinggi, Seanad, pada Rabu (11/7/18) meloloskan rancangan undang-undang pemboikotan barang dan jasa yang berasal dari pemukiman ilegal Israel.
Setelah mendapat suara setuju dari 25 senator dan 20 menolak, RUU ini masih harus melalui seleksi di dewan parlemen lebih rendah, Dáil Éireann, sebelum resmi menjadi hukum negara.
Pelolosan RUU ini berpotensi membuat Irlandia menjadi negara pertama di dunia yang memboikot barang dan jasa dari pemukiman ilegal khusus Yahudi di Tepi Barat, Palestina.
Melihat fakta bahwa RUU ini berhasil dibawa ke parlemen Irlandia untuk dibicarakan, RUU ini kemungkinan akan mendapat banyak tekanan dari pemerintah Israel dan pendukungnya. Sebelumnya, RUU bernama “Control of Economic Activity (Occupied Territories) Bill 2018” ini diperkenalkan pada akhir Januari tahun ini, namun Seanad menunda penyeleksiannya karena diprotes oleh pemerintah Israel.
Kurang dari seminggu sebelum RUU ini dibawa ke parlemen, PM Israel Benjamin Netanyahu memanggil duta Irlandia untuk Israel, Alison Kelly. Dia dan politisi Israel lainnya menegaskan bahwa UU tersebut akan “melukai negara Israel” dan telah didukung oleh gerakan Boycott, Divest and Sanctions (BDS). Namun, Kelly meyakinkan Netanyahu bahwa pemerintah Irlandia tidaka akan mendukung UU tersebut.
Walikota pemukiman ilegal Beit El, Shai Alaon, menyebut “upaya Eropa untuk membatasi pemukiman di Judea dan Samaria tidak akan berhasil.” Dia bahkan menyebut para senator Irlandia yang menyetujui RUU itu “sekelompok anti-Semit.”
Jika undang-undang ini diresmikan, Irlandia kemungkinan akan menolak produk impor Israel seperti buah-buahan, sayuran, bir, plastik, dan kosmetik. (ra/mintpress)