Jakarta, LiputanIslam.com–Usai mendengarkan keluh kesah dari TKI dalam acara e-blusukan (video conference), Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid menjanjikan beberapa hal. Antara lain, menghapuskan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan memangkas biaya tidak resmi dalam penempatan TKI.
Presiden Joko Widodo dan Nusron Wahid melakukan e-blusukan di Situation Room di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (30/11/2014). Dalam video conference itu, Jokowi berkomunikasi dengan TKI di 8 negara, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Mesir, dan Arab Saudi.
Tuntutan utama yang disampaikan sebagian besar TKI adalah penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan pungutan liar terhadap TKI. Jokowi langsung menanggapi keluhan itu dengan janji akan menghapus KTKLN. Nusron pun menjanjikan akan merealisasikan dalam waktu sebulan.
“Tentunya kita wajib menindaklanjuti perintah presiden. Kalau presiden sudah memerintahkan dihapus, ya kita hapus,” kata Nusron, seperti dikutip detik.com.
“Saya berjanji dalam sebulan masalah ini harus tuntas, karena ini masalah manusia, tidak boleh lama-lama,” sambungnya.
Selama ini oknum di lapangan masih banyak yang memanfaatkan KTKLN dengan melakukan pemungutan liar terhadap TKI. Hal tersebut dilakukan dengan meminta KTKLN terhadap TKI, saat TKI tidak memiliki KTKLN mereka petugas di lapangan meminta pungutan biaya.
Nusron menjelaskan, KTKLN berfungsi untuk menyortir dan pendataan jumlah TKI. “Kita tidak lagi membedakan TKI ilegal dan legal. Karena ini manusia bukan barang. Saya katakan TKI yang punya dokumen dan tidak punya. Bagi TKI uang tidak berdokumen,” pungkasnya.
Keluhan lainnya adalah biaya penempatan kerja yang mahal. Untuk Taiwan, ada TKI yang diminta Rp 25 juta sampai Rp 30 juta padahal biaya asli Rp 18,5 juta. Kondisi tersebut mengakibatkan TKI terlilit utang dan harus bekerja tanpa digaji hingga 8 bulan.
Mendengar keluhan ini, Nusron Wahid menjelaskan biaya penempatan kerja sebetulnya hanya Rp 16 juta hingga Rp 18 juta. Politisi Golkar ini membenarkan adanya pelanggaran aturan biaya penempatan TKI.
“Tapi benar ada juga yang minta Rp 20 sampai Rp 30 juta, dalam waktu 1 bulan akan kami benahi permasalahan itu,” ujar Nusron. (fa)