Jakarta, LiputanIslam.com–Zulkifli Hasan, politisi Partai Amanat Nasional, telah terpilih sebagai Ketua MPR 2014-2019. Pria yang lahir di Penengahan, Lampung Selatan, 17 Mei 1962 itu kini masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan Indonesia. Sebelum diangkat menjadi menteri pada Oktober 2009, Zulkifli Hasan dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasioal periode 2005-2010.
Zulkifli adalah alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana dan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Selain menjabat sebagai Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari, ia juga aktif di bidang politik. Tercatat, sepanjang karirnya ia pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Logistik PAN, Pelindung Yayasan Al Husna Jakarta, hingga anggota DPR Komisi VI. Selain itu dia pernah menduduki posisi Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004 – 2009.
Pada 8 Oktober 2011 lalu, Zulkifli Hasan mempererat hubungangnya dengan mantan Ketua MPR dan mantan Ketua PAN Amien Rais. Putri pertamanya bernama Fitri Zulya Safitri resmi menikah dengan putra ketiga Amien Rais bernama Ahmad Mumtaz Rais yang disaksikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam pidato ‘kampanye’-nya menjelang voting pemilihan ketua MPR, Zulkifli menegaskan dirinya tak pernah berencana menjadi Ketua MPR RI.
“Pimpinan sementara MPR RI yang saya hormati, dan seluruh anggota MPR yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, hidup itu misteri. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi ketua MPR. Tidak pernah mengejar jabatan yang namanya Ketua MPR. Tapi garis tangan menuntun sampai kemari,” ujar Zulkifli Hasan di hadapan ratusan anggota perwakilan rakyat di gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2014).
Pernah Tersangkut KPK
Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan sempat tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK. Pada 24 Juni 2014, Zulkifli diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.
“Yang bersangkutan (Zulkifli Hasan) diperiksa untuk YY (Fransiscus Xaverius Yohan Yap),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa, seperti dikutip Vivanews (24/06/2014).
Dalam kasus ini, KPK telah menahan Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam operasi tangkap tangan, 7 Mei 2014. Rachmat Yasin diduga menerima suap Rp1,5 miliar dari pihak swasta, yakni PT Bukit Jonggol Asri (Francis Xaverius Yohan Yap), terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare. Sebelum tertangkap, Rachmat juga diduga telah menerima uang Rp3 miliar terkait suap itu. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelumnya menyebutkan ada kewenangan Kemenhut dalam proses perizinan alih fungsi hutan yang diduga hutan lindung tersebut. (dw)