Jakarta, Liputanislam.com — Penolakan terhadap rencana Pilkada tak langsung yang sedang digodok DPR, mendatangkan gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi, dan merampas suara rakyat. Siapa saja mereka yang menolak?
1. Basuki Tjahjya Purnama atau Ahok. Wakil Gubernur DKI ini tak main-main dengan penolakannya. Bahkan, ia secara resmi telah melayangkan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra yang membesarkannya. Atas aksinya tersebut, Ahok dinilai tidak punya tatakrama oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
2. Ridwan Kamil. Walikota Bandung ini dengan tegas menyatakan penolakanya. Bahkan Ridwan mengajak bupati dan walikota yang memiliki pendapat sama untuk berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
“Bubar dari sini, kita jalan dan suarakan aspirasi kita agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung,” kata Ridwan saat berbicara di depan bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis, 11 September 2014, seperti dilansir Kompas.
Ridwan mengatakan, Pilkada oleh DPRD memperkecil kesempatan bagi calon kepala daerah berkualitas untuk dapat mencalonkan diri. Apalagi jika calon tersebut berasal dari independen. Pasalnya, parpol tentu akan lebih mendahulukan kadernya.
3. Awang Ishak. Wali Kota Singkawang ini menyatakan mundur dari Partai Amanat Nasional karena keputusan partainya yang mendukung RUU Pilkada tak langsung.
“Pemilihan kepala daerah dengan pola dipilih DPRD sama juga membuat kita mundur. Padahal, pemilihan langsung sudah tepat. Kalaupun ada kekurangan, nanti akan membaik seiring berjalannya waktu,” ungkap Awang kepada Tribunpontianak.co.id.
Awang mengatakan, secara hati nurani, dia sudah tak sejalan. Untuk itu, mulai hari ini, dia menyatakan mundur dari PAN yang saat Pilkada lalu mengusungnya sebagai walikota.
4. Bima Arya. Walikota Bogor ini juga menyatakan menolak RUU Pilkada dan Pilkada melalui DPRD. Namun Bima Arya belum berniat untuk mengikuti jejak Awang Ishak yang keluar dari partainya yaitu PAN.
5. Deddy Mizwar. Wakil Gubernur Jawa Barat ini bukan kader dari partai. Saat Pilkada Jabar, ia diusung berpasangan dengan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur dan Wagub Jabar oleh Partai Keadilan Sejahtera. Seperti diketahui PKS juga termasuk partai yang menyetujui Pilkada melalui DPRD. Akan tetapi Deddy Mizwar menyatakan menolak RUU Pilkada dan tidak setuju pilkada dipilih melalui DPRD.
6. Nur Mahmudi Ismail. Wali Kota Depok yang berasal dari PKS ini berpendapat bahwa secara pribadi, ia lebih setuju jika Pilkada diserahkan langsung ke masyarakat atau melalui proses Pilkada langsung dibandingkan melalui mekanisme di DPRD. (ph)