LiputanIslam.com — Negara gagal adalah negara yang dianggap gagal memenuhi kondisi-kondisi dasar yang dibutuhkan rakyatnya dan tidak adanya tanggungjawab pemerintahan yang berdaulat.
Negara gagal memiliki cici-ciri sebagai berikut:
1. Lemahnya pemerintah dalam mengontrol wilayah negara.
2. Tidak mampu menyediakan layanan-layanan publik yang baik.
3. Merajalelanya tindak korupsi dan kriminal.
4. Adanya pengungsian atau perpindahan penduduk karena keterpaksaan.
5. Merosotnya indikasi-indikasi ekonomi.
Berdasarkan Indek Negara Gagal tahun 2013 yang dikeluarkan oleh majalah Foreign Policy (didirikan oleh Samuel P. Huntington tahun 1970), Indonesia berada pada peringkat 77 negara gagal di dunia dan masuk dalam kategori “Awas” bersama negara-negara seperti Benin, Laos, Libya dan Palestina.
Tepatkah peringkat dan kategori tersebut di atas diberikan kepada Indonesia, negara yang telah mempelopori gerakan internasional pembebasan kolonialisme 69 tahun yang lalu?
Kita lihat sendiri, negara telah gagal melindungi sebagian rakyatnya, terutama di Provinsi Riau, dari bahaya asap pembakaran hutan. Negara juga gagal menyediakan energi listrik kepada 30% penduduknya, dan bahkan kota terbesar di luar Jawa, Medan, pun masih harus menjalani pemadaman listrik bergilir selama bertahun-tahun. Lalu, wilayah di sepanjang perbatasan Malaysia di Kalimantan, secara de facto telah menjadi wilayahnya Malaysia.
“Pak Menteri Dahlan Iskan, bolak-balik mati listrik di Medan. Lebih bagus disuntuk mati saja kami daripada tersiksa pagi siang dan malam gelap-gelapan terus,” komentar seorang warga kota Medan sebagaimana dikutip media lokal Tribun Medan tgl 8 Maret lalu.
Telah berkali-kali para petinggi PLN hingga Menteri BUMN Dahlan Iskan telah berjanji, bahkan berikrar bahwa krisis listrik di Medan dan Provinsi Sumatera Utara telah berhasil diatasi. Namun faktanya, krisis listrik belum juga berakhir, hingga saat ini.
Terakhir pada tanggal 3 Maret 2014 lalu, pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara meneken janji di hadapan Gubernur Gatot Pudjo Nugroho bahwa krisis listrik akan teratasi tgl 10 Maret 2014. Namun lagi-lagi janji tertulis pun diingkari. Pemadaman masih terus berlangsung sampai saat ini.
Saking putus asanya dengan kondisi ini, Gubernur Gatot telah mengirim surat pengaduan tentang krisis listrik ini kepada pemimpin tertinggi di negeri ini, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Namun hal itu pun ternyata tidak membantu sama sekali.
Batapapun, “penderitaan” penduduk Medan masih belum sebanding dengan saudara-saudaranya yang tinggal di Provinsi Riau. Selama lebih dari sebulan terakhir ini mereka terpaksa harus menghirup asap pembakaran hutan yang sangat menggangu kehidupan mereka.
“Jarak pandang hanya sekitar 100 meter, jalanan dipenuhi kabut. Saat menghirup udara, hidung terasa sakit dan kepala pun jadi pusing. Saya sangat menderita karena asap ini,” tutur seorang penduduk Kota Pekanbaru kepada Liputan Islam beberapa hari lalu.
Akibat kabut asap itu, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi pun harus diliburkan, sementara jumlah penderita penyakit akibat asapun melonjak tajam hingga masuk dalam kategori Kondisi Luar Biasa (KLB).
“Jumlah penderita sebanyak 9.486 orang,” kata Kadis Kesehatan Provinsi Riau dr. Rini Hermiyati.
Di antara penduduk yang mengalami nasib tragis akibat asap itu adalah Muhammad Adli (63) yang ditemukan meninggal di dekat kebunnya yang dipenuhi asap pekat akibat kebakaran hutan.
Menurut Azizman Saad, dokter spesialis paru-paru yang bertugas di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, akibat paparan asap yang terus menerus ini, diperkirakan dalam 10 tahun mendatang akan muncul “ledakan” penyakit paru-paru di Riau.
Penderitaan itu seolah semakin bertambah oleh rasa sakit hati karena merasa telah “ditinggalkan” oleh pemerintahnya sendiri. Dalam berbagai kesempatan mereka mengeluhkan sikap pemerintah yang seolah tidak peduli dengan penderitaan mereka. Mereka pun mulai mempertanyakan, apakah mereka masih menjadi bagian dari Indonesia?
Ketidak pedulian, atau ketidak mampuan pemerintah yang menjadi salah satu indikator penting “negara gagal”, sangat terlihat dari fakta bahwa masalah asap yang menyiksa ini telah berlangsung selama belasan tahun. Setidaknya sejak tahun 1997 ketika Redaktur Liputan Islam pertama kali berkunjung ke Provinsi Riau, kabut asap telah menjadi masalah serius di sini. Dan hingga saat ini masalah ini tidak juga kunjung selesai dan terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kami sangat sedih, karena Presiden tidak menganggap asap Riau sebagai bencana kemanusiaan yang sudah membuat jutaan rakyat Riau menderita,” kata Ardanis Sirompak, seorang pengamat ruang publik Riau.(ca/liputanislam)