New Delhi, LiputanIslam.com — India kembali unjuk gigi dengan menolak kesepakatan perdagangan global World Trade Organization (WTO). Melalui Menteri Perdagangan India Rajeev Kher, dinyatakan, kendati New Delhi menolak kesepakatan, namun pihaknya tetap berkomitmen untuk mencari alternatif yang baru.
“Penolakan ini akan memberi kami cukup waktu, terhadap sikap kami selanjutnya. Namun jelas, proposal kesepakatan telah ada di atas meja, dan kami akan meraihnya,” kata Kher, seperti dikutip dari Hindustan Times, yang dilaporkan Press TV, 1 Agustus 2014.
Berdasarkan kesepakatan yang diusulkan India, mereka menuntut diberikan kebebasan untuk mensubsidi sektor pertanian, lebih banyak daripada yang diperbolehkan oleh WTO.
“Ini bukan tentang bisnis atau perdagangan. Ini adalah tentang bertahan untuk hidup, “ ujar Nalin Kohli, juru bicara Perdana Menteri Narendra Modi.
Sebelumnya, dalam Paket Bali, dikutip dari Nefosnews, 6 Desember 2013, India bertahan untuk menaikkan subsidi kepada petaninya sendiri. Pemerintah India sadar, tanpa subsidi yang memadai, mereka tak akan mampu mencukupi urusan perut 1,2 miliar rakyatnya. Bisa-bisa mereka bakal terus bergantung pada pasokan hasil bumi negara-negara maju.
Saat menghadiri WTO di Bali, India membawa bekal berupa proposal, yang kemudian disebut proposal G33, karena awalnya memang didukung kelompok G33.
Isi proposal G33 yang berkaitan dengan sektor pertanian menyangkut tigal hal. Yakni, Export Competition, yaitu produk ekspor pertanian dibebaskan dari kandungan subsidi ekspor. Tariff Rate Quota, jenis fasilitas perdagangan yang digunakan untuk melindungi produk komoditi domestik atas produk impor. Dan Stockholding For Food Security, yaitu pembelian stok pangan oleh pemerintah untuk ketahanan pangan yang dilakukan secara transparan dan sejalan dengan tujuan atau pedoman secara terbuka.
Negara berkembang, sesuai hasil WTO Putaran Uruguay 1986 yang termuat di dalam Agreement on Agricultural (AoA), maksimal hanya diberikan subsidi pertanian sebesar 10% dari output nasional, sedangkan negara maju hanya 5% dari output nasional.
Artinya negara-negara berkembang, seperti India, diperbolehkan untuk membayar harga minimum untuk mendapatkan produk pertanian dan kemudian menjualnya pada tingkat harga subsidi melalui sistem distribusi publik. Namun subsidi ini tidak dapat melebihi 10 % dari nilai produksi nasional.
India akhirnya melunak dan mau tanda tangan Paket Bali, setelah AS memberi keistimewaan bagi India, yaitu menyetujui negara ini menaikkan subsidi pertanian menjadi 15%, tapi hanya untuk waktu empat tahun. Di pihak lain, India kokoh pada pendiriannya bahwa subsidi 15% tidak dibatasi durasi waktu. “Bagi India, ketahanan pangan adalah harga mati,” tegas Sharma, delegasi India.
Saat ini pertumbuhan ekonomi di India cukup bagus, kendati demikian, harga pangan di India melonjak drastis. Akibatnya, negara itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya yang sangat besar. (ba)