LiputanIslam.com – Tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sudah tinggal dua hari lagi untuk penarikan Pasukan Arab Suriah (SAA) dari berbagai kota dan daerah yang telah direbutnya di sekitar kota Idlib.
Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah Suriah menggubris hitung mundur Erdogan yang dibarengi dengan pengerahan pasukan Turki sebanyak 15,000 personil di sekitar perbatasanTurki-Suriah. Sebaliknya, SAA terus bergerak maju dan mengais kemenangan demi kemenangan secara drastis dalam pertempuran melawan kelompok-kelompok bersenjata yang dibela Turki.
Sejauh ini sudah lima pertemuan diselenggarakan antara Turki dan Rusia, di Ankara dan di Moskow, namun gagal menghasilkan kesepakatan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konfontasi militer langsung antara Turki dan Suriah.
Bahkan pertemuan segi empat yang dicanangkan oleh Erdogan di Istanbul, Turki, dengan melibatkan para pemimpin Turki, Rusia, Prancis, dan Jerman pada 5 Maret mendatang hingga kini belum mendapat respon, terutama dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang justru bersikukuh pada kelanjutan operasi penumpasan kelompok-kelompok teroris, sebagaimana ditegaskan oleh juru bicaranya, Dmitry Peskov.
Komandan koordinator SAA Brigjen Ahmad al-Rihal mengungkap fakta ini ketika dia menyebut perundingan Turki-Rusia di Moskow Senin 24 Februari lalu telah “menghina dan menggusarkan pihak Turki”.
Dia tidak menjelaskan hal itu lebih lanjut, namun dari berbagai laporan yang ada terlihat bahwa dalam perundingan itu Rusia sangat menyayangkan manuver-manuver Turki dan menganggapnya berkelit dari penerapan Kesepakatan Sochi tahun 2018 yang mengikat Ankara agar membedakan antara oposisi dan kelompok teroris.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pernyataannya pada rapat Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa 25 Februari telah melontarkan kata-kata pedas yang bahkan keluar dari aspek kehatian-hatian di ranah diplomatik.
“Kami menolak seruan penghentian serangan Suriah yang didukung Moskow di Idlib, sebab penghentian ini tidak akan berarti pengindahan HAM, melainkan justru berarti menyerah kepada teroris, atau bahkan kebersamaan dengan mereka dalam tingkah laku mereka,” tegasnya.
Dia juga menyindir Turki dengan menyatakan bahwa sebagian negara “ingin membenarkan aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris”.
Dengan demikian, Rusia telah menutup diri dari kemungkinan mengendurkan sikapnya di depan Turki. Karena itu, sekarang Turki harus memilih satu di antara dua opsi;
Pertama, menginstruksikan serangan pasukannya terhadap kelompok-kelompok yang sudah tertera dalam daftar organisasi teroris, terutama Hay’at Tahrir al-Sham alias Jabhat al-Nusra, sesuai Kesepakatan Sochi.
Kedua, menerapkan ancamannya untuk menggempur SAA dengan resiko kematian lebih dari dari seribu tentaranya di pusat-pusat pantau militer Turki yang berjumlah sedikitnya 18 titik di Idlib, dan semuanya sudah terkepung oleh SAA.
Tentu berat bagi publik Turki melihat iringan panjang jenazah putra-putra mereka pulang dari Libya sekaligus Suriah akibat perang yang tak dikehendaki oleh banyak orang, dan sangat beresiko pula bagi para pemimpin Turki, apalagi belakangan ini meningkat berbagai laporan dan analisa mengenai kemungkinan terjadinya kudeta militer dalam waktu dekat.
Abdullah Gül, mantan presiden Turki yang juga merupakan rekan Erdogan dalam pendirian Partai Keadilan dan Pembangunan, menasehati Erdogan bahwa Islam politis sudah “runtuh” dan bahwa Turki hendaknya menarik diri dari konflik Suriah.
Namun demikian, Erdogan tampak mengabaikan saran itu. Dia terlihat akan terus bersikeras menuju konfrontasi setelah ancamannya gagal mendorong mundur langkah Rusia dalam konflik Idlib. Di saat yang sama, Rusia yang notabene telah kehilangan ratusan jiwa tentaranya serta menghabiskan dana miliaran dolar di Suriah juga tidak akan begitu saja melepaskan perolehan-perolehan yang sudah didapatnya selama ini. Karena itu, Idlib tampak memang sedang menanti penabuhan genderang perang besar. (mm/raialyoum)