Jakarta, LiputanIslam.com–Pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri memunculkan kritik. Badan Pekerja Indonesia Coruption Watch, Emerson Yuntho, melalui situs change.org menggalang petisi yang menyerukan agar Presiden Jokowi menarik kembali usulan pencalonan Budi Gunawan dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon Kepala Polri.
Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Emerson juga menyampaikan bahwa langkah Jokowi yang menunjuk Budi Gunawan mengecewakan. Apalagi, KPK mengaku tidak dilibatkan dalam proses pencalonan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman tersebut. (Baca: Mantan Ajudan Megawati Akan Jadi Kapolri?)
Seperti dilansir Tempo (11/1), Indonesia Corruption Watch pada tahun 2010 melaporkan transaksi mencurigakan yang melibatkan Komjen Budi Gunawan kepada PPATK. Budi diduga menerima uang milyaran rupiah dari dua perusahaan. PT Masindo Lintas Pratama dilaporkan menggelontorkan duit Rp 1,5 miliar ke rekening Herviano Widyatama, anak Budi Gunawan pada November 2006. PT Masindo adalah pengembang Apartemen Hollywood Residence di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada Mei 2007, ratusan pembelinya melapor ke polisi dan menuduh PT Masindo menggelapkan dana Rp 200 miliar lebih.
Perusahaan kedua adalah PT Sumber Jaya Indah yang menggelontorkan hampir Rp 10 miliar ke rekening anak Budi. Sumber Jaya adalah sebuah perusahaan penambang timah yang menguasai 75 hektare lahan tambang di Bangka Belitung. Nama perusahaan sempat jadi berita pada Desember 2007, ketika polisi setempat menyetop 13 truk yang mengangkut timah ilegal milik perusahaan itu. Namun penyidikan polisi kasus itu tidak jelas sampai sekarang.
Nasib Budi Gunawan kini berada di tangan DPR. Setelah Presiden Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR, para anggota Dewan akan bersidang dan mengambil keputusan.(fa)