Jakarta, LiputanIslam.com—Dalam pertemuan bilateral Indonesia-Australia di Sydney, Minggu (26/02/17), Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull berkomitmen meningkatkan hubungan kedua negara melalui peningkatan “people to people contact” dengan berbagai aspek kerja sama.
“Pertemuan bilateral tadi merupakan bentuk komitmen yang tinggi untuk memperkokoh hubungan yang baik antar-kedua bangsa,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.
PM Turnbull yakin hubungan Indonesia-Australia ke depan semakin baik. Ia mengambil contoh saat berjalan pagi bersama di Royal Botanic Garden, Sydney, Minggu pagi.
“Betapa hangatnya Bapak diterima dan disambut oleh pejalan kaki, pelari, di taman pagi tadi. Itu menunjukkan persahabatan antara kedua negara sangat dekat dan erat,” ujar PM Turnbull.
Kedua negara sepakat untuk menjalin kerja sama di sejumlah sektor. Pertama, di sektor pariwisata.
“Bali merupakan destinasi wisata nomor satu bagi Australia. Tahun lalu saja ada sekitar 1 juta turis Australia berlibur ke Bali,” ujar PM Turnbull.
Kedua, sektor pendidikan. PM Turnbull melanjutkan, Australia masih menjadi tujuan populer mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan.
Sebaliknya, Indonesia merupakan tujuan utama bagi anak muda Australia untuk belajar di bawah skema Colombo Plan.
Jokowi menambahkan, kunjungannya kali ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di Australia.
“Saat ini tiga balai bahasa sudah ada di Perth, Canberra, dan Melbourne. Kita akan membuka di kota-kota lain dalam waktu dekat karena saya dengar ada 160.000 pelajar Australia yang belajar bahasa Indonesia,” ujar Jokowi.
Kerja sama di sektor pariwisata dan pendidikan ini merupakan bentuk kerja sama praktis yang dapat meningkatkan hubungan “people to people contact”.
Kerja sama selanjutnya ialah di bidang ekonomi. Kedua negara telah sepakat menyelesaikan proses Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA) pada akhir 2017 ini.
Di bidang perdagangan, Presiden Jokowi secara khusus menekankan adanya penghapusan biaya tarif dan nontarif untuk produk-produk Indonesia, khususnya kertas dan minyak kelapa sawit.