Jakarta, LiputanIslam.com–Pembebasan bersyarat yang diterima Hartati Murdaya, terpidana kasus suap Bupati Buol, mendatangkan sejumlah protes.Mantan terpidana kasus cek pelawat, Nunun Nurbaeti, merasa diperlakukan tidak adil atas pemberlakuan bebas bersyarat yang diberikan kepada Hartati Murdaya
“…kasus saya dengan Hartati Murdaya kasusnya sama-sama kasus penyuapan. Tapi saya telah menjalani masa hukuman penuh selama 30 bulan sedangkan Hartati menjalani kurang dari 22 bulan,” tutur Nunun dalam surat yang dibacakan tim kuasa hukumnya (2/9/2014).
“Apabila Menkum HAM beralasan bahwa pembebasan Hartati Murdaya karena telah menjalankan tahanan selama 2/3 masa tahanan dan telah membayar denda Rp 150 juta, saya pun Nunun Nurbaeti Daradjatun telah melakukan lebih dari 2/3 masa tahanan dan membayar denda yang sama. Jelas terlihat ada diskriminasi disini dalam penerapan hukum saya selama 8 bulan,” lanjut Nunun.
Nunun didakwa terlibat dalam upaya penyuapan terhadap anggota DPR Komisi IX periode 1999-2004 untuk membantu memuluskan langkah Miranda Goeltom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior BI pada tahun 2004. Sementara itu, Hartati Murdaya didakwa melakukan suap kepada mantan Bupati Buol Amran Batalipu, sebesar Rp 3 miliar. Suap itu bertujuan agar PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) milik Hartati Murdaya diberi sertifikat HGU dan Izin Usaha Perkebunan lahan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.
Pembebasan Hartati juga diprotes KPK. KPK dengan tegas menolak pembebasan bersyarat untut terpidana korupsi Hartati Murdaya yang diberikan Kemenkum HAM itu. Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, menegaskan bahwa Hartati tak layak mendapatkan pembebasan bersyarat. Apalagi, Hartati adalah pelaku utama dalam kasus suap Bupati Buol.
“Seingat saya yang bersangkutan pernah mengajukan menjadi justice collaborator, tapi kita tolak karena dia pelaku utama. Sehingga kami keberatan keputusan pemberian pembebasan bersyarat itu,” tegas Zul, seperti dikutip Detik.com (2/9/2014).
“Dalam putusan hakim juga bisa dilihat, apa saja hal yang meringankan. Apakah layak seperti itu diberi pembebasan bersyarat,” imbuhnya.
Menkum HAM Amir Syamsudin sebelumnya beralasan bahwa pemberian pembebasan bersyarat karena usia Hartati yang sudah tua. Namun, bagi KPK alasan Menkum HAM itu sama sekali tidak berdasar.
“Dasarnya tolong dicek. Atas rujukan peraturan yang mana itu (alasan usia)? Setahu saya, rujukannya adalah rasa keadilan masyarakat, bukan keadilan narapidana,” kata komisioner KPK lainnya, Bambang Widjojanto.
Menanggapi protes-protes itu, Menkum HAM, Amir Syamsuddin yang merupakan politisi Demokrat menyatakan akan mengumpulkan jajaran Ditjen Pas untuk memberi penjelasan. Sebelum terbelit kasus Buol, Hartati Murdaya adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Namun sejak Agustus 2012, ia mengundurkan diri dengan alasan akan berkonsentrasi menghadapi kasusnya.(dw)