Jakarta, LiputanIslam.com—Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2014 berlangsung di tengah perdebatan serius mengenai bentuk demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pada Jum’at (26/9/2014) lalu, anggota DPR yang mayoritasnya berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) mengesahkan UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Di antara argumen kelompok anti-Pilkada Langsung adalah bahwa pilkada langsung tidak sesuai dengan Pancasila.(baca: Koalisi Merap Putih Sumringah, Menang 4 kali, Apa Saja?)
Pakar politik mantan staf ahli Menteri Agama, Prof Yusri Abadi APU, menyatakan pemberlakukan demokrasi liberal dalam wujud pemilihan umum langsung kepala daerah hingga presiden sebenarnya telah menambrak sila keempat Dasar Negara Indonesia, Pancasila. Bunyi sila keempat itu adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. “Demokrasi kita adalah Demokrasi Pancasila, yaitu lewat perwakilan (DPRD/DPR/MPR), bukan pemilihan langsung. Jadi memang yang betul adalah kepala daerah dipilih melalui DPRD, bahkan presiden pun harusnya tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi melalui DPR/MPR,” kata Yusri seperti dikutip Republika, Jumat (26/9).
Yusri bahkan mengingatkan, bila Indonesia akan menggunakan sistem liberal dengan pemilihan langsung, resikonya, Pancasila harus diubah. “Untuk pemilihan langsung harus mengubah dulu Pancasila, terutama sila keempat, yang dibuat oleh founding father kita,” katanya.
Pendapat sebaliknya dikemukakan pengamat politik dari Universitas Airlangga dan kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University, Australia, Airlangga Pribadi. Menurut Airlangga, sila keempat Pancasila harus dimaknai sebagai ‘demokrasi partisipasi’ yang didasari oleh penciptaan kanal-kanal partisipasi politik kerakyatan. Tujuannya agar suara-suara akar rumput hadir untuk menciptakan hikmah kebijaksanaan dalam proses politik permusyawaratan perwakilan.
Artinya, di dalam ‘permusyawaratan perwakilan’, spektrum variasi artikulasi rakyat harus dihadirkan seluas-luasnya. “Sebaliknya, langkah yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih yang memaksakan pilkada kembali ke DPRD justru memanipulasi Pancasila karena memotong hak pilih kita dan membangun permusyawaratan perwakilan terbatas,” tegas Airlangga. Lebih jauh Airlangga mengingatkan, perdebatan soal pilkada ini semata-mata pertarungan kepentingan di antara elit politik. Kepentingan elit KMP adalah soal mengunci koalisi pemerintahan Jokowi. Dan koalisi Jokowi-JK pun punya kepentingan untuk melawan.
“Sementara itu, bagi saya, ini adalah persoalan berbeda. Saya melihatnya perdebatan ini melampaui urusan Jokowi atau bukan Jokowi. Ini soal perampasan dan pemasungan hak politik rakyat untuk memilih secara langsung pemimpinnya,” kata dia.(dw)