Jakarta, LiputanIslam.com — Hari Buruh yang berlangsung Kamis kemarin (1/5) tidak bisa dilepaskan dari iklim politik tanah air saat ini hingga harus diwarnai aksi dukung-mendukung capres. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu organ buruh besar tanah air menyatakan akan mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Ketua KSPI Said Iqbal menilai sosok Prabowo mampu membawa aspirasi kalangan buruh.
“Sampai hari ini dukungan kami final,” ujar dia di sela-sela perayaan Hari Buruh Internasional di Gelora Bung Karno, Kamis (1 Mei).
Said menjelaskan, dukungan terhadap Prabowo telah diajajaki sejak setahun lalu. Kala itu, kata dia, KSPI telah mempelajari visi-misi sejumlah kandidat calon presiden, seperti Prabowo Subianto, Mahfud MD, Hidayat Nur Wahid, Pramono Edi, dan Rizal Ramli. Namun dari seluruh kandidat tersebut, hanya Prabowo yang menyanggupi penandatanganan kontrak politik.
“Kami mengajukan kontrak politik untuk ditandatangi, dan Prabowo menyanggupi itu. Jadi ini bukan soal elektabilitas,” kata dia.
Menurut Iqbal, kontrak politik juga akan ia tawarkan kepada kandidat lain jika mereka menyanggupi untuk menjalankan sepuluh tuntutan buruh yang telah dirumuskan KSPI. “Kalau ada capres yang mau, maka akan kami dukung,” kata dia.
Dengan kontrak politik tersebut, Iqbal mengaku akan menggerakkan mesin organisasi KSPI di seluruh Indonesia untuk memilih Prabowo. Dia mengklaim jumlah anggotanya mencapai 1,4 juta. Dukungan itu diperkirakan akan bertambah lewat suara guru honorer yang jumlahnya mencapai 1,6 juta dan 3,7 juta guru yang tergabung dalam korps Persatuan Guru Republik Indonesia.
Sepuluh tuntutan itu meliputi kenaikan upah 2015 sebesar 30 persen dan revisi perhitungan komponen hidup layak. KSPI juga meminta Prabowo menghapuskan penangguhan upah minimum, menjalankan pensiun wajib bari buruh, dan mengganti sistem layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan konsep free for service.
Prabowo juga menyanggupi akan menghapuskan sistem outsourcing, mencabut UU Ormas, mengesahkan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, dan merevisi UU Perlindungan TKI serta UU Perawat. “Kami juga meminta pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil, perbaikan sarana transportasi, pendidikan dan perumahan bagi buruh,” kata Iqbal.
Sebaliknya Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatakan dukungannya terhadap calon presiden Joko Widodo. Ketua KSBSI, Mudhofir, menjelaskan, komitmen itu adalah sikap resmi organisasi untuk menyambut momentum perubahan kepemimpinan nasional, termasuk perbaikan nasib buruh.
“Kami tidak mungkin hanya jadi penonton,” ujarnya, Kamis (1/5).
Mudhofir menjelaskan, dukungan terhadap Jokowi dilatarbelakangi oleh beberapa kebijakan Gubernur DKI Jakarta itu yang dianggap pro terhadap buruh. Di tahun 2012, misalnya, Jokowi berani mengetuk palu kenaikan upah minimum provinsi sebesar 43 persen menjadi Rp 2,2 juta.
“Itu prestasi yang cukup signifikan,” katanya.
KSBI juga menilai sosok Jokowi sebagai tokoh yang pro terhadap sejumlah isu perburuhan seperti masalah jaminan social, outsourching dan pekerja rumah tangga. Untuk mematangkan dukungan tersebut, kata Mudhofir, KSBSI akan meminta Jokowi untuk menandatangi kontrak politik yang bersdia menjalankan semua tuntutan kalangan buruh.(ca/tempo.co)