Jakarta, LiputanIslam.com–Mulai Kamis (23/7), harga sejumlah produk impor akan melonjak. Hal ini akibat aturan baru Direktorat Jenderal bea dan Cukai (DJBC) yang menaikkan tarif bea masuk barang konsumsi, antara lain minuman beralkohol, kopi, teh, sosis, dan daging olahan impor.
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/0.10/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor pada 9 Juli 2015. Beleid tersebut merupakan revisi terbaru dari PMK Nomor 213/PMK.011/2011, yang telah beberapa kali direvisi.
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” jelas Menkeu dalam beleid tersebut.
Dalam beleid tersebut, terlampir daftar ratusan item barang konsumsi yang tarifnya mengalami kenaikkan. Antara lain adalah bahan makanan dan minuman impor, tarif bea masuknya naik bervariasi. Tarif bea masuk makanan dan minuman impor ditetapkan mulai dari 10 persen hingga yang tertinggi 150 persen dari harga dasar.
Contohnya minuman beralkohol seperti Brandy, Wiski, dan Rum dikenakan kenaikan tarif bea masuk 150 persen, sedangkan Wine dipatok 90 persen.
Makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat juga tak luput dari objek pengenaan tarif bea masuk. Seperti kopi dan teh impor dikenakan bea masuk sebesar 20 persen, sedangkan sosis dan daging olahan terkena 30 persen.
Kepala BKF Suahasil Nazara kepada CNN Indonesia, Kamis (23/7), mengatakan, kebijakan tarif ini dilakukan bukan semata-mata untuk mengejar target penerimaan negara, melainkan murni untuk menjaga daya saing dan melindungi industri dalam negeri.
“Tujuan utama kita itu bukan untuk mengejar target penerimaan bea masuk, tapi untuk mendorong industri dalam negeri agar bisa bersaing,” tuturnya.
Menurut Suahasil, banyak industri dalam negeri yang sebenarnya sudah bisa memproduksi beragam barang konsumsi yang selama ini banyak diimpor. Dengan dinaikkannya bea masuk, maka tak hanya importasi bisa ditekan, tetapi juga dapat memberdayakan industri dalam negeri sehingga bisa lebih kompetitif.
“Kebijakan ini sudah kami koordinasikan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Namun eksekusinya memang lewat Menteri Keuangan,” jelasnya. (dw)