LiputanIslam.com — Perang Israel versus Gaza mungkin telah berakhir, namun aroma perseteruan itu kini tercium dalam persaingan sengit antara Fatah dan Hamas. Dan tentunya, hal ini bisa memicu runtuhnya persatuan Hamas-Fatah yang tengah dibangun.
Baru-baru ini, Presiden Mahmoud Abbas menuduh Hamas telah menjalankan “pemerintah bayangan” di Gaza, yang diduga sebagai gerakan untuk menghancurkan perjanjian persatuan Hamas-Fatah yang disepakati pada bulan April silam.
Kesepakatan Hamas-Fatah tersebut, mengakhiri persaingan selama tujuh tahun antara Abbas yang mendominasi pemerintahan Otoritas Palestina di Tepi Barat, dengan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza.
Berdasarkan kesepakatan itu, kedua belah pihak setuju untuk membentuk pemerintah konsensus nasional teknokrat yang mulai beroperasi pada 2 Juni. Namun sayang, baru sebulan lamanya beroperasi, mendadak buyar lantaran perang mematikan selama 50 hari antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. (Baca juga: Bermain di Halaman, 2 Bocah Palestina Ditangkap Tentara Zionis)
Sepanjang konflik, Hamas dan Fatah memakai slogan persatuan, berdiri berdampingan, dan melakukan pembicaraan terkait gencatan senjata dengan Israel di Kairo. Gencatan senjata pun disepakati, dan mulai berlaku sejak tanggal 26 Agustus. Namun sayang, harmoni itu sepertinya telah menguap.
“Hamas telah membawa kami kembali ke titik awal, yaitu saat-saat kami berupa divisi (tidak bersatu),” kata seorang pejabat Fatah yang berada di Gaza, kepada AFP, yang dikutip Maan News Agency, 9 September 2014.
Perang Kata-Kata
Analis politik yang berbasis di Gaza, Talal Awkel, mengatakan, “Kami sekarang melihat perang kata-kata dan saling tuding yang ditunjukkan antara Fatah dan Hamas.”
Dan ada kemungkinan pemilu yang seharusnya berlangsung pada akhir tahun ini sesuai perjanjian persatuan pada bulan April, terancam gagal. Dalam sebuah pernyataan pekan lalu, Fatah menuduh Hamas menempatkan 300 anggotanya di bawah tanah selama konflik yang berlangsung tujuh minggu, dan melukai puluhan yang berani melawan. (Baca juga: Lagi, Tentara Zionis Israel Tangkapi Nelayan Palestina)
Lalu tuduhan lainnya, Hamas dikatakan ‘mencuri’ bantuan yang ditujukan kepada rakyat sipil. Lebih lanjut disebutkan bahwa bantuan tersebut didistribusikan kepada kelompoknya saja, dan sisanya dijual di pasar gelap.
Dituduh seperti itu, Hamas membantah. Kelompok perlawanan ini menyebut bahwa tuduhan itu tak lebih dari sebuah kampanye hitam, yang disebabkan karena popularitas Fatah di Tepi Barat tengah merosot pasca perang.
Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa jika pemilihan presiden diadakan sekarang, maka petinggi Hamas Ismail Haniyeh diprediksi akan menang, dengan perolehan suara sekitar 61 persen. Sedangkan Abbas, diprediksi hanya akan memperoleh 32 persen suara.
Selama pertempuran, Hamas dipandang sebagai satu-satunya kelompok perlawanan Palestina yang berdiri di garis depan dalam pertempuran melawan Israel, melipat-gandakan kekuatan militer dan menembakkan roket di Tel Aviv dan Yerusalem.
Sedangkan Fatah justru sebaliknya, keberadaannya selalu dikaitkan terlibat dalam koordinasi dengan pihak keamanan Israel. Atau dengan kata lain, Fatah dianggap bersedia bekerja sama dengan Israel, yang notabene adalah kanker ganas yang telah menumpahkan darah rakyat Palestina, dan menciptakan huru-hara dikawasan Timur Tengah.
Sedangkan dalam rangka menjaga keseimbangan kawasan, Abbas berharap pada resolusi Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan kepada Israel untuk mengakhiri pendudukan dalam waktu tiga tahun.Terkait prediksi akan digunakannya hak veto AS (untuk melindungi Israel) Abbas mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Pidana Internasional untuk menuntut Israel atas brutalitas yang ditunjukkan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Sayangnya, sekencang apapun upaya diplomatik yang sedang dijalankan Fatah, tidak mampu membendung dukungan kepada Hamas pasca perang. Pamor Hamas melejit, kekuatannya tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. (Baca juga: Perang Gaza Lejitkan Pamor Hamas)
Pemerintah Bayangan
“Setelah kemenangan di Gaza, pasukan Otoritas Palestina harus mengubah sikap dan kembali ke pelukan rakyat mereka, bukan kembali ke pangkuan penjajah,” kata Hamas pekan lalu.
Pernyataan Hamas tersebut merupakan kecaman atas larangan demonstrasi di Tepi Barat, yang berujung pada penangkapan ratusan para demonstran. (Baca juga: Apakah Palestina Benar-Benar Ingin Bersatu?)
Menurut Awkel, perang di Gaza adalah kesempatan bagi Hamas untuk menunjukkan bahwa kemampuan militernya masih relevan, sekaligus menjawab tudingan bahwa “rekonsiliasi antara Fatah-Hamas disebabkan karena kemampuan Hamas melemah”. Dalam beberapa bulan menjelang rekonsiliasi, Hamas tengah jatuh bahkan tidak sanggup untuk membayar 45.000 anggotanya.
Setelah rekonsiliasi, perselisihan pun terjadi. Siapa yang harus membayar Hamas setelah pemerintah Haniyeh mundur pada bulan Juni? Hal itu merupakan bibit-bibit pertikaian yang menyeruak ke permukaan. Saat itu, staf dari Otoritas Palestina yang berbasis di Gaza dibayar, namun dari pihak Hamas tidak.
Delapan tahun berada dalam blokade Israel,yang diperparah dengan ditutupnya perbatasan oleh Mesir di bagian selatan, telah menjadi pemicu krisis berkepanjangan di Jalur Gaza.
Terlepas siapa yang lebih disukai rakyat Palestina, atau siapa yang memiliki pengaruh lebih kuat di Palestina, mungkinkah kemerdekaan Palestina akan tercapai, jika para pejuangnya sendiri tidak akur, dan kerap bertikai satu sama lain? (ba)