Jakarta, LiputanIslam.com – Sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dilantik kemarin, 9 Januari 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Mayoritas anggota Watimpres berasal dari partai politik, yaitu;
1. Subagyo HS (Partai Hati Nurani Rakyat)
2. Sidarto Danusubroto (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
3. Yusuf Kartanegara (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
4. Hasyim Muzadi (eks Ketum PBNU, penasihat Tim Transisi Jokowi)
5. Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan)
6. Rusdi Kirana (Partai Kebangkitan Bangsa)
7. Jan Darmadi (Partai Nasional Demokrat)
8. Malik Fajar (tokoh Muhammadiyah)
9. Sri Adiningsih (Profesor Universitas Gajah Mada)
Hak dan Kewajiban Watimpres
Seperti dikutip dari situs watimpres.go.id, Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib ilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.
Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
Atas permintaan presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu, Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada nenteri negara.
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wantimpres, masing-masing Anggota Wantimpres, dibantu oleh satu orang Sekretaris Anggota Wantimpres. Sekretaris Anggota Wantimpres mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau telaahan berdasarkan keahliannya kepada Anggota Wantimpres yang dibantunya. Akan tetapi, Sekretaris Anggota Wantimpres tidak dapat bertindak atas nama dan/atau mewakili Wantimpres.
JK: Wantimpres Harus Lepas Jabatan Partai
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa anggota Wantimpres yang dilantik Presiden Jokowi, sudah setuju untuk melepas jabatannya di partai.
“Syarat wantimpres itu, pertama dia bukan pimpinan partai, dia bukan pengusaha, dia bukan yang lain-lain. Tapi kalau pun katakanlah dia politisi dalam waktu 3 bulan dia harus keluar. Itu yang memenuhi syarat,” ujar JK, seperti dilansir merdeka.com, 19 Januari 2015.
Soal anggapan kebijakan Presiden Jokowi bagi-bagi kursi anggota Wantimpres, JK menegaskan kalau politisi tidak dilarang memegang jabatan tertentu. Menurut JK, justru politisi yang membangun Indonesia.
“Politisi kan bukan orang yang katakanlah haram. Politisi lah yang bangun bangsa ini. Yang menentukan arah bangsa inikan DPR/MPR semuanya politisi. Jadi politisi kan orang baek-baek. Kalau dilarang politisi aktif, siapa yang bangun bangsa ini? Seorang politisi karena itu dipilih oleh rakyat. Kita tidak bisa mengatakan politisi itu jelek,” tambah dia. (ba)