Jakarta,LiputanIslam.com-Meski akan menghabiskan dana senilai Rp1,3 miliar, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut tidak bisa ikut campur dan melarang pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta.
“Itu tidak ada aturan kok, dari Kemendagri tidak bisa ikut campur, itu tergantung Perda setempat tergantung sudah dianggarkan atau belum oleh APBD,” ucap Mendagri Tjahjo Kumolo di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8).
Namun, kata dia, apakah pengadaan pin emas itu bermanfaat atau tidak biar masyarakat sendiri yang menilainya.
“Tidak bisa melarang, tidak bisa masuk dalam ranah itu, itu terserah daerah karena tidak semua daerah ber-pin emas kan tidak masing-masing daerah punya kemampuan. Ada kesepakatan, ada penganggaran silakan, soal itu bermanfaat atau tidak silakan masyakarat menilai sendiri,” ucap Tjahjo.
Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati anggaran pengadaan pin untuk anggota DPRD DKI dengan total dana senilai Rp1.332.351.130 yang disepakati dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Sementara (KUPA-PPAS) untuk APBD-P 2019, pekan lalu.
Baca: Kemendagri Gelar Festival Gapura Cinta Negeri
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pun menilai pin emas bagi anggota dewan bukan sesuatu yang penting. Penganggaran pin emas yang disebut mencapai Rp 1,3 miliar dinilai sangat keterlaluan.
“Pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI hingga menelan biaya fantastis sebesar Rp 1,3 miliar sungguh keterlaluan. Pin hanyalah aksesoris pengenal anggota yang tak ada kaitannya sama sekali dengan kerja anggota DPRD sebagai wakil rakyat DKI,” kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Rabu (21/8/2019). (Ay/Antara/Detik)