LiputanIslam.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan hasil pilpres yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Andalas Feri Amsari menyatakan bahwa pihak 02 harus mempersiapkan secara matang bukti yang akan dilayangkan ke MK.
“Persiapan yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan sematang-matangnya alat bukti. Karena saya dengar kan yang di Bawaslu, menurut saya agak mengecewakan ya alat buktinya berupa print out link berita online. Tentu saja memberatkan kubu Pak Prabowo untuk membuktikan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mengubah hasil pemilu,” jelas Feri.
Baca Juga: Saksi BPN Tolak Tanda Tangan Berita Acara Hasil Resmi KPU
Feri pun menambahkan bahwa pihak 02 harus menunjukkan bukti-bukti yang valid dan tepat. Salah satunya harus membuktikan bahwa ada lebih dari 16 juta suara yang diambil paslon 01 adalah miliknya. Satu per satu harus dibuktikan.
“Sekarang kan selisih suara itu sekitar 16 juta 900 ribuan ya. Kubu yang ingin mengajukan perselisihan hasil harus membuktikan ada lebih dari 16 juta suara itu kemudian semestinya adalah miliknya ternyata diambil alih lawan gitu ya. Satu per satu itu harus dibuktikan. Bagi saya ini agak berat kalau tidak dipersiapkan dengan matang,” lanjut Feri.
Sementara, pihak KPU pun bersiap untuk hadapi gugatan BPN di MK. Pada Selasa (21/5), KPU melakukan rapat internal untuk membahas mekanisme menghadapi gugatan di MK. KPU pun menunjuk kuasa hukum untuk menjadi pendamping. Selain itu, pihak KPU pun menyiapkan data hasil pilpres untuk dibawa ke MK. (Ay/Kompas/Detik)