Jakarta, LiputanIslam.com — Presiden Keenam Reepublik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Partai Golkar telah mengingkari kesepakatan terkait pemilihan kepala daerah. Seperti diketahui, Munas Golkar di Bali telah memutuskan untuk menolak Perppu Pilkada, yang artinya, menolak pemilihan kepala daerah secara langsung. (Baca juga: Munas Golkar Putuskan Tolak Perppu Pilkada)
Melalui akun Twitter-nya @SBYudhoyono, SBY menyatakan bahwa ia akan terus memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Berikut ini, pernyataan lengkap SBY;
Berkaitan dengan isu penolakan Partai Golkar terhadap Perppu tentang Pilkada Langsung (dengan perbaikan), saya ingin sampaikan sikap saya. *SBY*
Sikap ini saya sampaikan dalam 2 kapasitas, sebagai mantan Presiden yang keluarkan Perppu tersebut dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Ketika melepas tweet ini saya memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tanggal 1 Oktober 2014 untuk dukung Perppu usul Pemerintah.
Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum & Sekjen Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP. Khusus PPP hanya Ketum.
Nota Kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI.
Waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dengan syarat (mutlak) Koalisi Merah Putih harus menyetujui dan mendukung Perppu.
Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip.
Tidak mungkin Partai Demokrat bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan tinggalkan komitmen begitu saja.
Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini.
Rakyat Indonesia, SBY & Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan Sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua.
Saya dan Partai Demokrat meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti.
Saya telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP & Koalisi Indonesia Hebat, agar perjuangan bersama ini berhasil.
Jika diperlukan, bisa saya jelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama Koalisi Merah Putih + Partai Demokrat, yang berikan dukungan Perppu Pilkada Langsung tersebut.
Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya.
Sebenarnya saat ini saya ingin “menyepi” dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas dan terang.
Sekedar informasi, pada bulan September lalu Partai Demokrat memilih walkout dalam sidang paripurna yang membahas tentang RUU Pilkada. Saat itu partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memilih opsi pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, sedangkan Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Partai Demokrat, yang awalnya mendukung pilkada langsung dengan perbaikan, di menit-menit terakhir melakukan aksi walkout. Akibatnya, voting dimenangkan KMP.
Rakyat bereaksi keras dengan mengecam SBY habis-habisan, karena dinilai bahwa aksi walkout Partai Demokrat tak lepas dari restu SBY, yang saat itu sedang melawat ke luar negeri. Berhari-hari, hastag #ShameOnYouSBY menjadi trending topic di Twitter.
Lantas, SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada), Kamis, 2 Oktober 2014. Isi Perppu mengegaskan dua hal, yaitu pertama, menghapus tugas dan wewenang DPRD Provinsi untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
Kedua, menghapus tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian. (ba)