Donetsk, LiputanIslam.com — Aksi pemboman dan tembak-menembak masih saja terjadi di Ukraina timur, mengancam prospek gencatan senjata yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai.
Seperti dilaporkan BBC News, Minggu (7/9), serangan artileri terbaru terjadi di bandara Donetsk, hari Minggu menyusul serangan yang terjadi Sabtu malam di kota Mariupol.
Pada hari Minggu terdengar ledakan-ledakan hebat di pinggiran kota Donetsk yang menjadi basis gerakan pemberontakan setelah malam sebelumnya posisi-posisi pasukan Ukraina di kota pelabuhan Mariupol menerima serangan artileri.
Sebelum gencatan senjata hari Jumat (5/9), pasukan separatis tengah berada dalam posisi offensif, baik di sekitar Donetsk maupun Mariupol, setelah berbagai sumber menyebut keberadaan pasukan Rusia yang membantu seperatis.
Belum ada komentar dari pihak-pihak yang bertikai mengenai perkembangan tersebut sebagaimana jumlah korban yang terjadi.
Kedua Pihak Lakukan Pelanggaran HAM
Sementara itu lembaga pemantau HAM dunia Amnesty International menuduh kedua pihak yang berkonflik di Ukraina timur telibat dalam aksi kejahatan perang.
“Kedua pihak yang berkonflik telah menunjukkan tindakan yang tidak menghormati nyawa warga sipil dan secara nyata melakukan pelanggaran atas kewajiban internasional mereka,” kata Salil Shetty, Sekjen Amnesty International dalam pernyataan resmi hari Sabtu (6/9) seperti dilaporkan RIA Novosti.
Para penyelidik Amnesty International telah melakukan wawancara dengan para saksi mata yang melarikan dari lokasi konflik. Warga mengatakan kepada para penyelidik bahwa pasukan Ukraina telah menghancurkan perkampungan mereka dengan bom-bom.
“Kesaksian-kesaksian mereka mengindikasikan bahwa serangan-serangan itu dilakukan secara membabi buta dan terindikasi tindakan kejahatan perang,” kata Shetty dalam pernyataannya lagi.
Lembaga itu juga menerima beberapa laporan tentang tindakan penculikan, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan pasukan milisi separatis, sebagaimana juga milisi pendukung pemerintah Ukraina.
Amnesty International menyerukan pemerintah Ukraina untuk melakukan penyelidikan yang efektif atas laporan-laporan pelanggaran serius itu.
“Tanpa penyelidikan menyeluruh dan independen, ada risiko rakyat Ukraina akan dihantui oleh perang ini selama bergenerasi mendatang,” tambah Salil Shetty.
Menurut laporan PBB, lebih dari 2.500 orang tewas selama konflik bersenjata di Ukraina sejak pemerintah melancarkan operasi penumpasan gerakan separatisme pada bulan April lalu.(ca)