Jakarta, LiputanIslam.com–PT Freeport Indonesia meminta pemerintah secepatnya memastikan perpanjangan kontrak penambangannya di Papua hingga 2041. Namun, pemerintah mempertanyakan komitmen perusahaan Amerika Serikat tersebut membangun pabrik smelter.
“Memang ada dua hal yang diminta Freeport, satu soal smelter, kedua kaitannya dengan kepastian perpanjangan operasi (perpanjangan kontrak),” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar, seperti dikutip Detikcom, Selasa (6/1/2015).
Sukhyar mengatakan, Freeport mendesak pemerintah memberikan kepastian perpanjangan kontrak secepatnya. “Itu dia (Freeport) minta keputusan perpanjangan kontrak sekarang juga,” ucap Sukhyar.
Namun, kata Sukhyar, pemerintah bisa memberikan kepastian perpanjangan kontrak secepatnya bila Freeport bisa membuktikan kesungguhannya membangun pabrik smelter.
“Di penandatanganan nota kesepahaman kita (MoU), kita katakan bahwa pemerintah itu akan memperpanjangan operasi mereka bahkan tidak akan memperlambat menunda-menunda perpanjangan, manakala Freeport membangun smelter dan membayar kewajiban negara (royalti), kemudian lingkungan dan sebagainya,” ungkapnya.
Tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini, Freeport tidak menunjukkan komitmennya membangun pabrik smelter.
“Lokasi dan lahan smelternya tidak ada kejelasan sampai saat ini, mana smelternya?” tutup Sukhyar.
Kewajiban Membuat Smelter
Smelter adalah fasilitas pengolahan hasil tambang. Kewajiban membangun smelter tertuang dalam Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, diantaranya larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014. Bila smelter dibangun di Indonesia, pengolahan dan pemurnian mineral dapat dilakukan di dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Seperti diberitakan di situs kemenperin.go.id, pemerintah masih memberi kelonggaran pada industri tambang untuk hilirisasi dengan siapnya pabrik smelter di 2014. Asalkan pabrik smelter tersebut mulai dibangun sebelum 2014 namun ternyata di 2014 belum selesai masih dibolehkan ekspor. Seperti perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia masih dibolehkan melakukan ekspor tambang mentahnya asalkan mulai membangun smelter sebelum bulan Januari 2014 meskipun masuk 2014 belum selesai.
“Kalau dia sudah mulai secara fisik, pada bulan Januari tersebut dia termasuk akan dipertimbangkan untuk melakukan ekspor, itu kalau sebelum Januari ya. Atau dia bekerjasama dengan perusahan smelter lain,” ujar Menteri Perindustian MS Hidayat (28/8/2014). (fa)