Alasan yang diberikan Freeort adalah adanya gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global, juga karena akan melakukan investasi baru sebesar US$ 1 miliar. Demikian disampaikan Daisy Primayanti, Vice President, Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Jumat (28/3).
Padahal, ternyata di AS, Freeport membagikan dividen US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun). Tapi di RI tidak membagi dividen. Tahun buku 2013, perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mampu membagikan sekitar 84 persen dari total labanya buat para pemegang saham mereka di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian dividen akan dimulai pada awal Mei 2014.
Pembagian dividen Freeport di AS ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara keseluruhan pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013.Hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia di 2012 mencapai US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar di 2013. Sedangkan laba kotor dari US$ 1,3 miliar di 2012 menjadi US$ 1,5 miliar di tahun lalu. Dan hanya di Indonesia pula yang tidak kebagian dividen.
Pemerintah terlihat saling lempar tanggung jawab atas masalah ini. MS Hidayat, Menteri Perindustrian, menganggap wajar jika Freeport tidak menyetor dividen ke RI. Menurutnya, keputusan tidak membagi dividen ini sudah disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang juga direstui perwakilan pemerintah. Dalam hal ini pastilah pihak dari Kementerian BUMN yang hadir mewakili.
“Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan,” kata MS Hidayat.
Sementara Dahlan Iskan, Menteri BUMN, menyatakan tak bisa berbuat banyak. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. Menurut Dahlan, kepemilikan saham pemerintah di Freeport hanya sekitar 9,3 persen sehingga pemerintah tak mampu berbuat banyak dalam RUPS.
Sejak dua tahun terakhir, Freeport tidak menyetor dividen ke pemerintah.(dw/nefosnews/kontan)