Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas tentang ancaman paham radikalisme di jajaran perusahaan plat merah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN,” katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/12).
Namun, Erick enggan menjelaskan secara rinci mengenai apa saja yang dibahas dengan Mahfud terkait radikalisme dalam pertemuan tersebut.
Yang jelas, Erick menegaskan bahwa persoalan ideologi sudah jelas, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, dan tidak ada ideologi lain di Indonesia.
“Yang namanya ideologi kan sudah putus (diputuskan). Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia, dan itu sendiri kan sudah diputuskan. Bukan saat ini lho, ‘the founding father’ jaman dulu,” katanya.
Diakui Erick, berkembangnya paham radikal di kalangan BUMN lebih karena mereka mendapatkan pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam.
Sebagai seorang muslim, Erick yakin Islam tidak mengajari soal jihad berupa bunuh diri.
“Saya rasa itu bukan Islam yang saya kenal. Mungkin saya salah, saya bukan ahlinya. Saya kan lebih ahli korporasi dibandingkan agama,” ujarnya.
Erick yakin pegawai BUMN bangga dengan kemajuan dan pembangunan negara hingga saat ini. Dia berharap kebanggaan yang sama juga dimiliki para pegawai BUMN terhadap Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Baca juga: Terkait Ledakan di Monas, Pengamat Sarankan Bentuk TGPF
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius juga memberikan tanggapannya tentang adanya pegawai di BUMN yang terpapar radikalisme.
Bahkan, tidak hanya di BUMN, tetapi ada di tempat lain.
“Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri,” ujar Suhardi. (Ay/Antara/CNN)