Ankara, LiputanIslam.com — Langkah Perdana Menteri Turki Tayyep Erdogan semakin tidak terkendali. Terakhir ia telah menempatkan dirinya di atas hukum dengan menyerukan perlawanan terhadap keputusan pengadilan yang memerintahkan pencabutan pemblokiran terhadap media sosial Twitter.
“Keputusan Pengadilan atas Twitter tidak berdasar keadilan. Keputusan itu harus dirubah,” kata Erdogan dalam pertemuan dengan anggota parlemen dari partai berkuasa AKP, Selasa (8/4).
Akses terhadap Twitter telah diblokir pemerintah pada tanggal 21 Maret lalu atau menjelang pemilihan regional tgl 30 Maret. Namun otoritas telekomunikasi Turki, TIB, mencabut keputusan tersebut setelah Mahkaman Konstitusi memerintahkan pencabutannya pada tgl 3 April.
Twitter merupakan media sosial yang telah mempublikasikan rekaman suara pembicaraan Erdogan, putra Erdogan, Bilal, serta para pejabat Turki yang dianggap merugikan penguasa menjelang pemilihan regional. Media sosial ini memiliki 10 juta pengguna aktif di Turki.
Erdogan menuduh rekaman yang disebarkan Twitter telah dimanipulasi dan mengancam keamanan nasional serta mengganggu privasi orang.
Perintah pencabutan pemblokiran terhadap YouTube juga dikeluarkan pengadilan kota Ankara minggu lalu. Namun berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa dibanding, keputusan pengadilan Ankara ini masih bisa dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
YouTube diblokir TIB setelah keluarnya bocoran pembicaraan beberapa pejabat penting Turki tentang rencana operasi “false flag” untuk menjadi dasar bagi serangan Turki terhadap Suriah.(ca/russia today)