Ankara, LiputanIslam.com — Perdana Menteri Turki Tayyep Erdogan membuktikan ancamannya dengan memblokir akses Twitter, beberapa jam setelah ancaman dikeluarkan.
Para pengguna Twitter Turki, hari Jumat (21/3) harus menelan kekecewaan setelah hanya bisa menjumpai peringatan dari regulator komunikasi Turki yang menyebutkan ketetapan hukum penutupan jaringan jejaring sosial tersebut.
Dalam pawai kampanye pemilu yang digelar hari Kamis (20/3), Erdogan mengeluarkan ancaman akan menutup situs jejaring sosial populer tersebut.
“Kami akan menghapus Twitter. Saya tidak peduli dengan perkataan komunitas internasional,” katanya dalam pidatonya.
Erdogan dalam pernyataannya menuduh Twitter telah mengabaikan perintah otoritas Turki untuk menghapuskan beberapa link yang dianggap ilegal dan menjadikan Erdogan menaruh perhatian penuh pada situs ini.
Otoritas telekomunikasi Turki (TIB) menyebutkan empat keputusan tentang Twitter, yang salah satunya berbunyi:
“Langkah pencegahan telah dilakukan atas website ini (twitter.com) berdasarkan keputusan … kepala kejaksaan Istanbul dan telah diimplementasikan oleh TIB.”
Keputusan tersebut disebut-sebut terkait dengan beredarkan rekaman pembicaraan antara Erdogan dan putranya yang terindikasi tindak korupsi, di dunia maya, termasuk menyebar di Twitter.
Kontan langkah Turki tersebut mengundang kecaman masyarakat internasional. Komisioner Uni Eropa untuk Agenda Digital Neelie Kroes, menyebut keputusan Turki tersebut sebagai “tidak berdasar, tidak berguna dan pengecut”.
Kroes selanjutnya mengatakan bahwa “rakyat Turki dan masyarakat internasional akan melihat hal ini sebagai penyensoran.”
Sebelum penutupan Twitter, Erdogan juga telah mengancam akan menutup akses YouTube dan Facebook setelah pemilu lokal yang dijadwalkan tanggal 30 Maret.
Pada bulan Februari pemerintahan Erdogan mengajukan RUU kontroversial, yang kemudian disetujui oleh parlemen yang mayoritasnya berasal dari Partai Keadilan pendukung Erdogan. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa pemerintah berhak menutup situs-situs internet tanpa melalui proses pengadilan.
Namun publik sudah terlalu cerdas untuk mengetahui motif di balik undang-undang tersebut, yaitu meredam dampak sosial-politik dari aksi-aksi korupsi Erdogan dan kroni-kroninya.(ca/press tv)