Jakarta, LiputanIslam.com – Empat narapidana koruptor mendapatkan remisi (potongan masa tahanan) di hari perayaan Natal. Mereka adalah Anggodo Widjojo, Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung memperoleh remisi di hari Natal selama 1 bulan 15 hari. Sedangkan mantan jaksa Urip Tri Gunawan memperoleh remisi selama 2 bulan.
“Napi tipikor yang mendapatkan remisi ada empat orang, sedangkan lima orang berasal dari napi pidum. Semuanya yang dapat remisi natal tahun ini ada sembilan orang,” kata Kepala Seksi Registrasi Lapas Sukamiskin Bandung, Tonny Kurniawan, Jumat, 26 Desember 2014 seperti dilansir merdeka.com.
“Remisi untuk Urip memang lebih banyak, karena dia sudah melewati masa tahanan selama enam tahun,” ujarnya. Pemberian remisi sudah berdasarkan SK dari Kemenkum HAM Jabar yang diberikan kepada Kalapas Sukamiskin Marselina Budiningsih.
Tak heran jika akhir-akhir ini, lazim beredar quote di masyarakat yang menyindir perlakuan pemerintah Indonesia dalam menangani koruptor, sebagai berikut;
Hukum korupsi di dunia,
1. Di Inggris ditembak mati.
2. Di Amerika ditembak 100 kali.
3. Di Malaysia digantung.
4. Di dalam Islam di potong tangan.
5. Di Indonesia dipotong masa tahanannya.
Contohnya Gayus Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tersangkut berbagai kasus korupsi, diantaranya; penyuapan, pencucian uang, pemalsuan paspor, dan penggelapan pajak. Total hukuman yang harus diterima Gayus adalah 22 tahun penjara.
Pada tahun 2012, menurut laporan okezone.com, Gayus mendapatkan remisi sebanyak empat bulan. Yaitu remisi umum dan Idul Fitri. Remisi yang sama kembali ia terima pada tahun 2013, yaitu remisi umum tiga bulan, remisi Idul Fitri satu bulan. Sedangkan pada bulan Juli 2014, Gayus juga mendapatkan remisi Idul Fitri selama 1 bulan 15 hari.
Akibat ‘murahnya’ remisi yang diberikan pemerintah kepada pelaku tindak pidana/ perdata, menyebabkan para narapidana ini tidak perlu menjalani hukuman sesuai yang divonis pengadilan. Seperti terpidana kasus Munir, Pollycarpus, yang hanya menjalani 8 tahun penjara walaupun ia dijatuhi hukuman sebanyak 14 tahun penjara. Pada bulan lalu, Pollycarpus pun bebas bersyarat. Hal yang sama juga terjadi pada politisi Partai Demokrat, Hartati Murdaya.
Yang tak kalah miris selama di dalam tahanan, para koruptor ini juga difasilitasi untuk menempuh kuliah S2. Sejak bulan April 2004, pihak Lapas telah menjalin MoU dengan Universitas Pasundan (Unpas), Bandung untuk pelaksanaan kuliah S2 di dalam Lapas. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu diantaranya narapidana Rudi Rubiandini, M Nazaruddin, Luthfi Hasan Ishak, dan Indar Atmanto. Biaya kuliah yang harus dibayar para napi adalah Rp 30 juta. (ba)