Jakarta, LiputanIslam.com — Petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mendiskusikan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Megawati, Surya Paloh, Wiranto, dan Muhaimin Iskandar berembuk untuk mencari nama-nama yang dianggap layak untuk ditempatkan pada Dewan Pertimbangan Presiden.
“Kami hanya mengumpulkan nama-nama yang masuk kategori negarawan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menjamin tak ada nama ketua umum partai yang tergabung dalam KIH yang dicalonkan sebagai anggota Watimpres.
Seperti yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun, Watimpres harus diisi setelah tiga bulan pelantikan presidan. Ia menegaskan, penunjukan anggota Wantimpres sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
“Sama seperti ketika Presiden mengangkat menteri. Presiden langsung saja tunjuk orang yang dia mau. Bedanya, Wantimpres ini lembaga mandiri,” ujar Refly.
Masa jabatan Wantimpres mengikuti Presiden. Anggota Wantimpres yang ada saat ini masih orang-orang yang dulu ditunjuk Susilo Bambang Yudhoyono. Besok, 20 Januari 2015, mereka akan diganti oleh orang-orang yang ditunjuk Jokowi.
PDIP: Jokowi Butuh Dukungan Politik
Kendati Watimpres adalah hak prerogatif presiden, namun dewan yang akan dibentuk oleh Jokowi ini tidak terlepas dari pengaruh partai politik pendukungnya. Ia tetap mengakomodir partai untuk masuk ke dalam lembaga yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden itu. Hal ini diakui oleh Ketua DPP PDIP Sidarto Danusubrata.
Sidarto yang akan dilantik sebagai anggota Wantimpres menyebutkan anggota wantimpres tak hanya berasal dari PDI-P, tetapi juga dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, hingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Menurutnya, susunan Wantimpres yang berasal dari partai politik itu ditujukan untuk menyokong kebutuhan presiden akan dukungan politik.
“Beliau perlu dukungan soliditas dari partai pengusung. Ya tiap keputusan beliau, selalu perlu dukungan politik baik di luar mau pun parlementer,” kata Sidarto, seperti dilansir cnnindonesia.com, 18 Januari 2015.
Dia menyebutkan, posisi Presiden Jokowi saat ini berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Dia menyebutkan pada masa pemerintahan sebelumnya, presiden selalu berasal dari elite partai politik atau pun militer. Sementara Jokowi berasal dari orang biasa.
“Dia bukan jenderal atau elite politik, tapi dia bisa terpilih sebagai presiden. Ini fenomenal sekali. Di Indonesia masa lalu kan, Pak SBY dan Bu Mega dari jenderal atau elite parpol, demikian juga dengan Gus Dur, Soeharto,” ungkap dia.
“Jadi keberadaan wantimpres ini menunjukkan pentingnya back up politik dari keputusan presiden nanti. Di depan, ada banyak hal yang dihadapi Jokowi dan butuh back up kuat bukan hanya dukungan tapi juga nasihat, pertimbangan, dan sebagainya,” ucap Sidarto.
Jokowi dilaporkan sudah merampungkan susunan Wantimpres. Sejumlah nama pun mencuat akan mengisi kursi itu. Beberapa di antaranya mewakili partai seperti Sidarta Danusubrata (PDI-P), Suharso Monoarfa (PPP), Jan Darmadi (Partai Nasdem), Rusdi Kirana (PKB), Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Subagyo HS (Hanura).
Sementara nama lainnya diketahui memiliki kedekatan dengan Jokowi atau pun Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, seperti Mooryati Soedibjo (pendiri Mustika Ratu), dan Hasyim Muzadi (Nadhlatul Ulama). (ba)