Jakarta, LiputanIslam.com — Duet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 100 hari ini dikritik oleh politisi PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon. Menurutnya, Jokowi-JK banyak meninggalkan celah untuk dilakukan impeachment atau pemakzulan.
“Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang, karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh,” kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Senin, 26 Januari 2015 seperti dilansir kompas.com.
Effendi menilai, roda pemerintahan yang dijalankan Jokowi tanpa sistem yang jelas. Kebijakan yang diambil pun, hanya bentuk reaksi atas peristiwa yang terjadi. Effendi juga menilai Jokowi salah memilih para pembantunya.
“Antara nakhoda dengan navigator, kru, enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya segitu harusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima. Prerogatif Presiden memilih pembantunya, saya sendiri awal Jokowi dilantik, saya protes,” kata dia.
Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara KPK dan kepolisian. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.
“Muncul Presiden bicara dua tiga menit, tapi tidak tahu ngomong apa, ‘Ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja’ loh kok gitu? Sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita,” ucap Effendi.
Effendi mengibaratkan pemerintahan Jokowi sekarang seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi. Menurut Effendi, masih ada potensi turbulensi kedua yang sebentar lagi akan dialami pemerintahan Jokowi-Kalla. Ia menyebut pembahasan rancangan APBN-P 2015 yang berlangsung di DPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla, lanjut dia, akan kembali mengalami turbulensi jika DPR menolak RAPBN-P yang diajukan pemerintah.
“Kalau itu disahkan, maka APBN yang digunakan itu yang 2015. Kalau itu yang digunakan, game over pemerintahan,” jelasnya.
Namun pernyataan Effendi ini disesalkan oleh Plt Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan bahwa sikap PDIP tetap menjadi partai pemerintah.
“PDIP konsisten memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, yakni lima tahun. Itulah sistem politik yang kita anut,” kata Hasto.
Hasto menilai, akan lebih baik jika semua pihak cooling down menyikapi ketegangan politik nasional yang saat ini terjadi. Semua pihak, termasuk internal PDI-P, kata Hasto, harus menahan diri dan tidak boleh memperkeruh suasana.
“Jangan biarkan isu yang kontradiktif yang dapat mengganggu keutuhan negeri tumbuh kembang. Semua pihak harus bisa menahan diri. Bangsa ini memiliki kearifan dan tradisi musyawarah mufakat. Itu yang harus kita jalankan,” ujarnya.
Dia mengingatkan, mengelola negara yang begitu besar seperti Indonesia memerlukan cara berpikir, cara bertindak, dan cara berucap secara benar. Indonesia tidak bisa dipimpin dengan emosional dan serampangan bak anak muda yang baru belajar mengelola kekuasaan.
“Biarlah supremasi hukum yang berbicara dan menegakkan kebenaran di atas kebenaran, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” tambah Hasto. (ba)