Jakarta, LiputanIslam.com-Pada Senin (9/9) pukul 14.00 WIB, Komisi III DPR akan memulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023 di Ruang Rapat Komisi III DPR.
Pertama, Komisi III DPR mengundang Panitia Seleksi (Pansel) capim KPK untuk meminta menjelasan terkait proses seleksi asesmen. Kemudian melakukan pengujian pembuatan makalah terhadap 10 capim KPK.
Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih mengumumkan 10 nama yang lolos tahap seleksi dan diserahkan kepada Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Senin (2/9). Lalu Presiden menyerahkan kepada DPR.
Menurut Pansel, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui 10 nama yang diajukan oleh pansel tanpa ada koreksi.
“Tidak ada istilah koreksi, sudah selesai karena kita memang kepanjangan tangan Presiden, ini hasilnya,” kata Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Yenti Ganarsih di kantor presiden Jakarta, Senin (2/9).
Menurut Yenti, Presiden Jokowi juga telah mengikuti semua tahapan seleksi sejak awal.
“Presiden mengatakan mengikuti semua tahap demi tahap, tahu semua, mengikuti semua,” tegas Yenti.
Baca juga: Saut Situmorang: Pimpinan KPK Sebaiknya Ditentukan Presiden
Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo mempertimbangkan saran dari masyarakat terkait sepuluh nama capim KPK berdasarkan hasil seleksi Pansel.
“Salah satu yang menghambat pembangunan adalah korupsi, sehingga harapan saya Presiden jernih berpikir dan mempertimbangkan pendapat dari banyak pihak terkait 10 nama calon pimpinan lembaga antirasuah itu,” katanya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Menurutnya KPK sudah mengirimkan surat pendapat tentang nama-nama calon pimpinan lembaga antirasuah itu kepada pansel, tetapi pansel mengganggapnya sudah menjadi peristiwa hukum dan pansel juga tidak bersedia datang ke KPK untuk melihat alat buktinya terkait rekaman dan data. (Ay/Antara)