Jakarta, LiputanIslam.com-– Anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding menyetujui usul Polri untuk menunda penyelidikan laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Hal itu disebabkan laporan tersebut dinilainya rentan bermuatan politik.
Menurut dia, memang dulu era Badrodin terbitnya Surat Edaran Perkap Nomor SE/7/VI/2014 manakala sudah memasuki tahapan pemilu apalagi masa pendaftaran kemudian ada laporan terhadap calon kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur itu ditangguhkan sampai pilkada selesai.
Politikus Partai Hanura itu menilai pengaduan di masa jelang Pilkada sangat rentan unsur politisnya, sehingga Polri harus objektif melihat kasus aduan.
“Karena sangat rentan yang diajukan itu bermuatan politik tidak konteks pilar hukum,” ujarnya.
Dia mengatakan, apabila proses pilkada selesai, kasus tersebut bisa ditindaklanjuti lagi oleh penyidik dengan alasan bukti-bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus tersebut.
Hal itu menurut dia dibutuhkan agar jangan sampai Korps Bhayangkara dijadikan sebagai alat politik, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada.
“Polri harus independen, tidak boleh terpolarisasi kepentingan-kepentingan,” ucapnya.
Sebelumnya Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya mempertimbangkan penangguhan proses hukum laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk menghindari politisasi jelang Pilkada DKI 2017. (ra/antara)