Jakarta, LiputanIslam.com–Keputusan Komisi III DPR meloloskan Komjen Budi Gunawan dalam tes kelayakan calon Kapolri, mendatangkan dilema bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, pada saat yang sama, Budi telah ditetapkan sebagai kasus rekening gendut di KPK. Bila Presiden Jokowi melantik Budi, ia akan dikecam publik. Bila Budi diganti, parpol yang akan membahayakan posisi Jokowi.
Hal itu disampaikan analis politik Cyrus Network Hasan Nasbi, seperti dikutip Detikcom, Rabu (14/1/2015).
“Dan hari ini Komjen Budi jadi dilema besar bagi Jokowi. Setelah nama diajukan justru jadi tersangka KPK. Bola panas juga dikembalikan ke Jokowi setelah komisi III menyetujui usulan calon kapolri dari Presiden,” kata Hasan.
Hasan menilai Jokowi kurang bisa mengontrol pemerintahannya dan ada tangan lain yang ikut mencampuri kekuasaannya.
“Saya tidak yakin kalau tanpa tekanan politik Jokowi akan mengajukan nama BG sebagai calon Kapolri,” ujarnya.
“Kejadian ini membuktikan bahwa Jokowi adalah Presiden yang paling lemah dari sisi political support. Kalau dari sisi public support bolehlah dianggap masih kuat,” imbuh Hasan.
Surya Paloh dan Mega Dukung Budi Gunawan
Adanya tekanan dari parpol terlihat dari sikap dua partai pendukung utama Jokowi, PDI-P dan Nasdem. Setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka, pimpinan kedua parpol itu, Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh, menggelar pertemuan dengan parpol KIH. Mega dan Paloh memberi pesan khusus agar Komisi III DPR menyetujui Budi Gunawan.
“Pesannya ya kita diminta ‘jaga’ Komisi III. Fraksi kan kepanjangan tangan DPP, itu pesannya,” kata salah satu politisi PDI-P, Trimedya Rabu (14/1/2015).
Sementara itu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, menilai status tersangka Budi Gunawan belum tentu berarti Budi bersalah.
“Asas praduga tidak bersalah atau presumtion of innocence itu harus kita ke depankan,” ujar Surya Paloh usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2015).
Menurut Surya, KPK bisa saja salah.
“Sama halnya lembaga KPK atau lembaga apapun juga. Siapa yang bisa memastikan mereka tidak melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan dan keputusannya?” kata Surya, seperti dilansir detikcom. (fa)