Jakarta, LiputanIslam.com — PT Freeport Indonesia, perusahaan penambangan asal Amerika Serikat, beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali, masing-masing 10 tahun.
Kendati telah memperoleh trilyunan rupiah selama beroperasi di negeri ini, namun Freeport justru konsisten melakukan ‘dosa’ terhadap rakyat Indonesia. Berikut ini, adalah dosa fatal Freeport, yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber;
Kedua, Tarik Ulur Pembangunan Smelter
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), seluruh perusahaan pertambangan mineral diwajibkan untuk memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri yang pada pelaksanaannya paling lambat di 2014.
Awalnya, industri tambang harus menyiapkan smelter untuk hilirisasi pada 2014. Namun ternyata, kendati di 2014 smelter belum selesai, Freeport masih diperbolehkan melakukan ekspor.
Pemerintah kembali mengingatkan kepada Freeport untuk segera membangun smelter, dan tanggal 24 Januari 2015 menjadi batas jatuh tempo Amandemen MoU antara Indonesia dengan Freeport mengenai renegosiasi Izin Usaha Pertambangan.
“Tetapi jika pada tanggal 24 tersebut belum ada progres laporan dari Freeport mengenai lokasi pembangunan smelter. Maka tanggal 25 Januari 2015 Pemerintah akan membekukan izin ekspor konsentrat tembaga,” jelas Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) R Sukhyar. Jika batas waktu yang diberikan belum juga dipenuhi maka izin Freeport akan dibekukan.
Akhirnya, kemarin, Freeport menyatakan komitmennya untuk membangun smelter, dan untuk itu, Freeport mengucurkan dana sebesar USD2,3 miliar dan menyewa lahan milik PT Petrokimia Gersik.
Dengan realisasi pembangunan smelter yang dilakukan Freeport tersebut, pemerintah akan kembali membuka izin ekspor. “Izin ekspor akan diberikan. Saya mau teken. Kuota ekspornya sama seperti kemarin 750 ribu ton per tahun,” kata R Sukhyar.
Selain tidak memberikan sanksi atas keterlambatan Freeport merealisasikan pembangunan smelter, pemerintah justru kembali memberikan tenggat waktu hingga 2017.
“Deadline kita kan berikan sampai 2017. Pokoknya sekarang fisiknya mesti terwujud,” kata jelas R Sukhyar, di Jakarta, Jumat, 23 Januari 2015 seperti dilansir okezone.com.
Progres pembangunan smelter tersebut bakal diawasi langsung oleh Dirjen Minerba dan akan dikroscek setiap enam bulan sekali. (ba)
—