Rangoon, LiputanIslam.com — Sebuah kelompok hak asasi manusia mengatakan telah menemukan bukti berupa dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar melakukan kebijakan diskriminatif terhadap warga Muslim Rohingya.
Berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki, Fortify Rights mengatakan bahwa perintah Myanmar telah menerapkan “kebijakan penindasan negara” terhadap warga Rohingya di Myanmar.
Di antara kebijakan resmi pemerintah Myanmar sebagaimana disebutkan Fortify Rights adalah membatasi warga Myanmar untuk tidak memiliki anak lebih dari 2 anak. Selain itu sudah menjadi pengetahuan masyarakat internasional bahwa pemerintah Myanmar memandang warga Rohingya bukan sebagai warga negara, melainkan sebagai imigran asing.
Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Myanmar terkait laporan tersebut. PBB telah menetapkan Rohingya sebagai salah satu minoritas yang paling teraniaya di dunia.
Pembatasan Perkawinan
Dalam laporannya Fortify Rights mengatakan telah menganalisis 12 dokumen pemerintah yang dikeluarkan antara tahun 1993-2013, dan menemukan bahwa pemerintah telah memberlakukan “pembatasan luas atas hak-hak dasar Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar “.
Kebijakan pembatasan bagi warga Rohingya itu meliputi perpindahan, pernikahan, melahirkan, perbaikan rumah dan pembangunan rumah ibadah. Muslim Rohingya di Rakhine dilarang bepergian antara kota-kota atau keluar dari Rakhine tanpa izin. Demikian laporan itu.
Laporan itu juga mengatakan bahwa pemerintah melarang pasangan warga Rohingya untuk memiliki lebih dari 2 anak. Mereka juga diharuskan mendapatkan ijin pemerintah untuk menikah, sementara ijin tersebut biasanya dipersulit dan berbiaya mahal.
Dalam laporannya itu juga disebutkan para pejabat setempat harus memaksa seorang wanita untuk menyusui anaknya jika ada keraguan mengenai apakah dia adalah ibu kandungnya.
Pembatasan telah dikenal luas selama beberapa waktu, tapi pemerintah Myanmar selama ini membantah telah menerapkan kebijakan resmi atas hal itu.(ca/bbc/ap)