Madrid, LiputanIslam.com — Parlemen wilayah otonomi Katalonia (Catalan National Assembly) menyerukan kepada warga Katalonia (Katalan) untuk turun ke jalan-jalan menuntut referendum, setelah Mahkamah Konstitusi Spanyol menolak referendum di Katalonia.
“Hari ini, di hadapan seluruh aparat pemerintah daerah, Mahkamah Konstitusi tidak membuat keputusan untuk kita. Kita adalah rakyat berdaulat, kita menginginkan kemerdekaan,” kata ketua parlemen wilayah otonomi Katalonia, Carme Forcadell, Selasa (30/9), sebagaimana dilaporkan RIA Novosti.
Pada tanggal 27 September, Presiden Katalonia Artur Mas menandatangani dekrit penyelenggaraan referendum Katalonia pada tanggal 9 November. Namun dekrit tersebut ditolak Mahkaham Konstitusi Spanyol setelah pemerintah Spanyol mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa (29/9).
Tidak lama setelah Skotlandia menyelenggarakan referendum tanggal 18 September lalu, Mas mengatakan bahwa warga Katalonia mendapatkan dorongan keberanian atas “pelajaran demokrasi di Inggris”.
“Meski akhirnya Skotlandia tetap bergabung bersama Inggris, itu adalah pilihan warga Skotlandia sendiri,” kata Mas.
Sebagaimana Forcadell, Mas juga menyatakan tekadnya untuk meneruskan referendum, meski ditolak oleh pemerintah dan Mahkamah Konstitusi Spanyol. Mas bahkan menyatakan kesiapannya untuk menggelar pemilihan umum yang dipercepat pada tahun 2016 mendatang sekaligus sebagai bentuk referendum kemerdekaan.
Warga Katalonia selama ini menuduh pemerintah pusat di Madrid telah memperlakukan mereka secara tidak adil, dengan membebani mereka dengan pajak yang mencekik leher namun tanpa imbalan yang sesuai. Mereka juga mengeluh bahwa pemerintah pusat kurang melindungi bahasa dan budaya Katalonia yang berbeda dengan wilayah Spanyol lainnya.
Dalam rancangan referendum Katalonia mendatang, warga akan dimintai pendapatnya tentang 2 hal: apakah mereka menginginkan Katalonia menjadi negara berdaulat, dan jika ya, apakah mereka menginginkan Katalonia menjadi negara berdaulat yang merdeka.(ca)