Jakarta, LiputanIslam.com — Tak lama lagi presiden terpilih Joko Widodo akan dilantik, namun kepergiannya meninggalkan Balai Kota menuju Istana Negara masih menyisakan proyek mangkrak, seperti pembangunan monorel dan stadion di Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara. Lantas, bagaimana seharusnya Pemerintah Provinsi DKI bertindak?
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyarankan agar Pemprov DKI menghentikan saja proyek yang groundbreaking-nya dilakukan pada Oktober 2013 itu. Menurut Agus, para pakar transportasi telah sepakat bahwa monorel tidak akan mampu membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena hanya beroperasi di tengah kota.
“Monorel itu dari awal sudah enggak benar. Jadi, tidak usah dilanjutin sajalah,” kata Agus, seperti dilansir Kompas, (16/10/2014).
Mengenai proyek pembangunan stadion di Taman BMW, Agus meminta Pemprov segera menuntaskan polemik kepemilikan tanah. Hal itu ditekankan karena stadion dinilai akan memiliki peran vital saat Asian Games 2018 dihelat di Jakarta.
“Taman BMW masih ada masalah tanah. Jadi harap segera diurus lah itu. Nanti pembangunannya harus dilanjutkan Ahok,” ujar Agus.
Pada proyek monorel, Ahok secara terang-terangan menyarakan menolak melanjutkan proyek tersebut. Meskipun sudah pelaksanaan groundbreaking dan public hearing, hingga kini, PT Jakarta Monorail belum dapat mengerjakan proyek fisik.
Ia pun mengancam tidak akan menandatangani proyek monorel jika ia menjadi Gubernur DKI nanti. Basuki tidak yakin PT Jakarta Monorail memiliki investasi dan modal dalam membangun transportasi massal senilai Rp 15 triliun itu.
Sementara pada proyek pembangunan stadion di Taman BMW, setidaknya ada dua penggugat di atas lahan yang akan dibangun stadion, salah satu penggugat atas nama Lim Kit Nio. Lim menyatakan, lahan seluas 392.497 meter persegi dari 26,5 hektare lahan Taman BMW adalah miliknya berdasarkan Verponding 1809 No 16 Tahun 1937 tertanggal 3 Oktober 1937. (ba)