Jakarta, LiputanIslam.com — Koordinasi yang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut kembali berbuah manis. Kapal berbendera Panama yang diduga mencuri ikan berhasil ditangkap. Istimewanya, kapal bernama MV HAI FA itu memiliki bobot 4.306 gross tonnage (GT).
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin, mengatakan kapal tersebut ditangkap saat merapat di Pelabuhan Wanam, Kabupaten Merauke, Papua pada Sabtu, (27/12/2014).
“Kapal itu diduga telah berlayar tanpa Surat Laik Operasi (SLO), dan juga menyalahi prosedur penangkapan ikan. Mereka mengangkut ikan dari Avona menuju Wanam,” jelas Asep, seperti dilansir tempo.co, 12 Januari 2015.
Kapal MV HAI FA disebut-sebut sebagai kapal illegal fishing terbesar sepanjang sejarah yang pernah ditangkap pemerintah Indonesia. Biasanya rata-rata kapasitas kapal illegal fishing yang ditangkap hanya berkapasitas 200-500 GT.
“MV Hai Fa adalah kapal tangkapan terbesar dengan kapasitas paling besar yang pernah ditangkap dalam sejarah,” kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Asep Burhanudin
Setelah diperiksa, ternyata MV HAI FA juga tidak mengaktifkan sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS). Kapal ini diawaki oleh 23 anak buah kapal berkewarganegaraan Cina serta membawa ikan dan udang sebanyak 900.702 kilogram. Di dalamnya ada ikan beku 800.658 kg dan udang beku 100.044 kg. Lebih lanjut disebutkan, ikan itu akan diekspor ke Tiongkok.
MV HAI FA ditangkap dengan KRI John Lie-358 dan dibawa ke Ambon untuk pemeriksaan. Asep mengatakan telah berkoordinasi dengan Komando Armada Timur TNI Angkatan Laut dan Kepolisian, termasuk Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XI Merauke dan Komandan Lantamal IX Ambon.
Dari laporan detik.com, pemeriksaan menunjukkan bahwa MV. Hai Fa diduga kuat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3), Pasal 43, Pasal 7 ayat (2) huruf d, dan Pasal 7 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pasal 42 ayat (3) menyatakan setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
Pasal 43 menyatakan setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) huruf d, menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan. (ba)