Jakarta, LiputanIslam.com – Dukung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres lalu, Wanda Hamidah pun dipecat dari Partai Amanat Nasional. Ke partai mana Wanda akan berlabuh?
“Saya tidak fokus pada partai yang sudah ada melainkan saya fokus pada organisasi alumni kampus secara nasional,” kata Wanda, seperti dilansir Merdeka, 16 September 2014.
Wanda mengaku sedih atas pemecatan ini, namun ia mengaku tidak menyesal. “Saya menerima pemecatan ini, sebagai orang yang ikut mendirikan PAN pada tahun 1998, saya menerima konsekuensi logis dalam Pemilihan Presiden 2014. Saya pun sedih karena saya sudah 16 tahun di PAN dan hadir dalam deklarasi, tapi saya tidak kecewa atas pemberhentian ini. Saya tidak ada penyesalan apapun,” jelasnya.
Wanda mengatakan pada saat ini akan fokus memperjuangkan amanat nasional sesungguhnya. Karenanya, Wanda mengatakan tidak merasa menyesal atas pemecatannya. Sebab, ia tidak mau bergabung dengan rencana jahat atas pemasungan suara rakyat.
Pada Jumat, 12 September 2014, Wanda mendapat surat pemecatannya dari DPP PAN. Ia dipecat, dengan berdasarkan keputusan nomor PAN/A/Kpts/061/VIII/2014. Surat itu, bahkan ditandatangani langsung oleh Dewan Pembina PAN, Amien Rais.
Meski demikian, Wanda menyayangkan sikap DPP PAN. Pasalnya, sebelum menerima surat pemecatan Wanda tidak pernah menerima peringatan atau pun dipanggil oleh pengurus DPP terkait pandangan-pandangannya.
“Saya tidak pernah menerima peringatan apapun, saya tidak menerima pemanggilan apapun. Seharusnya mereka lakukan pemanggilan,” pungkasnya.
Di tempat terpisah,Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Teguh Juwarno, membeberkan alasan pemecatan Wanda. Menurutnya, sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Wanda sudah melanggar tata tertib partai yang memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di pemilihan presiden 2014 lalu.
“Dia sebagai anggota dewan yang mewakili partai di DPRD DKI tidak menjalankan keputusan partai,” jelas Teguh.
Teguh menjelaskan, di internal partai sudah ada aturan pemberian sanksi untuk kader yang berseberangan dengan keputusan rapat kerja nasional. Sanksi itu mulai dari yang ringan hingga pemecatan. (ph)