Jakarta, LiputanIslam.com — Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra telah memaafkan Brama Jupon Janua, seorang satpam yang berpura-pura menjadi anggota Brimob Polda Jatim dan menghujatnya, saat maju dalam pilpres lalu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, ada tiga hal yang perlu diluruskan terkait kasus tersebut. (Baca: Hujat Prabowo, Satpam ini Dijerat UU ITE)
“Pertama adalah kami, baik di tingkat pusat, maupun di daerah sama sekali tidak pernah melaporkan orang tersebut. Kami juga tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dimintai keterangan dalam kasus tersebut. Kami bahkan baru mengetahui kasus tersebut dari media massa beberapa hari ini,” kata Habib.
Menurut dia, saat kampanye pilpres kemarin, Gerindra sangat selektif dalam memilih kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib.
“Prioritas laporan kami waktu itu adalah terhadap orang atau kelompok yang melakukan fitnah atau pencemaran nama baik secara sistematis dan dalam skala yang luas. Kami selalu meneliti terlebih dahulu orang atau kelompok yang akan kami laporkan. Jadi tidak mungkin kami melaporkan orang kecil,” tambahnya, seperti dilansir Tribunnews, (6/11/2014)
Kasus penghinaan yang dilaporkan antara lain yang dilakukan oleh Wimar Witoelar, administrator akun Twitter @partaisocmed dan kelompok yang menamakan dirinya Kelompok Biji Kopi.
“Ketiga laporan tersebut kami sampaikan langsung ke Mabes Polri, namun hingga saat ini tidak jelas penanganannya oleh kepolisian. Bahkan setahu kami tidak sekalipun terlapor dipanggil dan diperiksa oleh kepolisian,” ungkapnya.
Kedua, setelah selesai masa kampanye Pilpres bulan Juni lalu, Prabowo sudah menegaskan untuk memberi maaf pada para penghinanya.
“Pelaporan yang kami laporkan sebelumnya bertujuan agar masyarakat tidak mempunyai persepsi yang salah terhadap Prabowo terutama menjelang pemilihan. Namun setelah hari pemilihan kami menganggap persatuan rakyat yang sempat terbelah gara-gara pilpres jauh lebih penting daripada mengusut kasus-kasus penghinaan tersebut.”
Ketiga, Habib meragukan bahwa tuduhan primer dalam kasus tersebut adalah pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui internet.
“Kami yakin bahwa tuduhan primer dalam kasus tersbut adalah perbuatan mengaku-aku sebagai polisi yang melanggar pasal 378 KUHP karena ia secara melawan hukum memakai identitas palsu atau martabat palsu,” katanya.
Tindakan mengaku-aku sebagai polisi, menurut Habib, sangat berbahaya karena bisa menyeret institusi Polri ke ranah kontestasi pemilu yang waktu itu sangat ketat. Adanya perbuatan mengaku sebagai polisi ini yang membuat kasus ini cepat diusut dan disidangkan.
Karenanya, Habib menyerukan agar Brama dibebaskan dari jeratan dengan menggunakan UU ITE, karena Prabowo, selaku korban, telah memaafkan.
“Unsur utama pasal tersebut yaitu adanya muatan penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi tidak terpenuhi. Setidak-tidaknya terhadap orang tersebut tidak perlu dikenakan penahanan,” tutupnya.
Setelah Prabowo memaafkan, akankah Brama akan dibebaskan sebagaimana MA, yang menghina Presiden Joko Widodo? (ba)