Pekanbaru, LiputanIslam.com–Presiden Joko Widodo blusukan ke lahan gambut di Desa Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis, 27 November 2014. Kawasan tersebut sering dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan.
Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi memberikan pernyataan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut.
“Dengan menyekat kanal, lahan gambut akan basah sehingga tidak akan mudah terbakar atau dibakar. Ide atau gagasan masyarakat ini harus diangkat, dan sekat kanal harus dipermanenkan,” kata Jokowi seperti dikutip walhi.co.i.
Masyarakat menyambut kunjungan Jokowi dengan antusias. Salah satu tokoh masyarakat, Abdul Manan (41), menyatakan terharu atas kunjungan Jokowi. Selama 17 tahun terakhir Manan hidup dengan kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Dia juga melihat masyarakat sekitarnya mengungsi, sakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), dan meninggalkan penghidupannya. Manan pun menggagas petisi yang ia unggah di www.change.org/BlusukanAsap yang isinya menyeru Presiden Jokowi agar melihat langsung kondisi di Meranti. Petisi itu ditandatangani sekitar 27 ribu orang.
Menurut Manan, masyarakat Sungai Tohor merasa terancam dengan keberadaan perusahaan-perusahaan hutan tanam industri (HTI) yang telah menguasai lahan mereka. Perusahaan-perusahaan itu dinilai telah mengancam lahan gambut akibat sistem kanalisasi yang membuat gambut kering dan mudah terbakar. Hal itu turut berdampak pada menurunnya produksi sagu rakyat yang ramah gambut.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abetnego Tarigan mengatakan, langkah kongkrit yang bisa segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang ijin perusahaan yang terbukti maupun ditemukan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil.
Menanggapi usulan pencabutan izin perusahaan HTI, Presiden menyatakan sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurusnya.
“Yang paling baik memang diberikan ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu. Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada kepada perusahaan akan monokultur,” ungkap Jokowi.(fa)