Jakarta, LiputanIslam.com — Saat kondisi rakyat semakin sulit dengan adanya kenaikan harga elpiji dan tarif listrik, pemerintah justru ‘berfoya-foya’. Hal itu tercermin dalam berbagai rancangan anggaran yang disusun pemerintahan SBY untuk kabinet mendatang. Tim Transisi menemukan berbagai keborosan, diantaranya:
Pertama, pengadaan mobil dinas para menteri untuk kabinet Jokowi-JK yang mencapai hampir 100 miliar. (Baca juga: Jokowi-JK menolak, Pemerintah Tetap Beli Mobil Baru)
Kedua, anggaran rapat kementerian dan lembaga. Bayangkan, dalam setahun, anggaran rapat instansi Rp 18,1 triliun. (Baca juga: Anggaran Rapat 68 Miliar Perhari, Jokowi: Rapat Apaan?)
Ketiga, biaya perjalanan dinas kementerian yang “total kopral” mencapai Rp 15,5 triliun. “Dua pos itu menyumbang pemborosan anggaran sampai Rp 33,6 triliun,” ujar Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, seperti dilansir Kompas.
Yang keempat adalah dana belanja IT. Meski tahun ini anggaran belanja IT terbilang jumbo, yakni mencapai Rp 14 triliun untuk proyek e-goverment, proyek itu tak tuntas 100 persen. Dana sebesar itu belum mampu menciptakan sistem terkoneksi antar-kementerian. Bahkan, bandwidth yang terpakai hanya 15 persen.
Kelima, pemborosan belanja pegawai. Dalam nota keuangan RAPBN 2015, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk belanja pegawai mencapai Rp 263,9 triliun. Jika termasuk anggaran pegawai pemerintah daerah dan anggaran pendidikan daerah, jumlahnya superjumbo, Rp 340 triliun.
Anggaran ini untuk kenaikan gaji PNS yang naik 6 persen serta kenaikan uang makan PNS sehari dari Rp 5.000 per hari menjadi Rp 30.000, dan TNI/Polri menjadi Rp 50.000.
Ini belum termasuk dana subsidi bahan bakar minyak yang selama ini banyak salah sasaran. Dalam RAPBN 2015, belanja subsidi BBM adalah Rp 291,1 triliun, naik dari APBN-Perubahan 2014 sebesar Rp 246,5 triliun. (ph)