Bangkok, LiputanIslam.com — Para pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand mulai pindah dan berkumpul di Lumpini Park, pusat kota Bangkok, Minggu(2/3) kemarin. Mereka menarik diri dari persimpangan-persimpangan utama kota Bangkok, menyusul jumlah mereka yang terus menyusut dan ancaman serangan yang menimbulkan kekhawatiran.
Pemimpin unjuk rasa, Suthep Thaugsuban mengarahkan para pendemo di Lumpini Park untuk terus menyuarakan kampanye mereka dalam usaha melengserkan PM Yingluck Shinawatra dan membuka jalan pagi pemerintahan interim yang menurutnya akan menegakkan reformasi anti korupsi.
Sebelumnya, Suthep mengatakan bahwa kepindahan para pengunjuk rasa tersebut dari beberapa persimpangan utama kota Bangkok adalah untuk menghindari kesulitan-kesulitan bagi warga kota.
Sejak unjuk rasa dimulai pada awal November, strategi yang digunakan para demonstran di antaranya adalah menduduki kantor-kantor pemerintahan. Pada pertengahan Januari, aksi kemudian berkembang dengan menduduki jalan-jalan utama kota. Banyak masyarakat Thailand berharap langkah pindahnya para demonstran tersebut akan mengakhiri konfrontasi politik yang telah berkembang ke arah kekerasan. 23 orang telah tewas dan ratusan lainnya luka-luka selama aksi-aksi demo berlangsung.
Minggu lalu Suthep mengajukan penawaran negoisasi dengan syarat-syarat yang tinggi kepada Yingluck, setelah sebelumnya menolak segala macam jalan damai. Yingluck sendiri mengatakan bahwa pemerintahannya menginginkan negoisasi dari awal, akan tetapi, para pengunjuk rasa harus menghentikan upaya memblokir proses pemilihan umum dan proses-proses konstitusional lain yang tengah diupayakan pemerintah.
Pemilu ulang telah dilaksanakan di lima wilayah yang sebelumnya diblokir pada hari Minggu (2/3) kemarin, namun penghitungan suara masih belum selesai di beberapa tempat. Hanya jika seluruh penghitungan suara telah dilaksanakan maka hasilnya akan segera diumumkan. Namun karena partai oposisi yang terlibat aksi-aksi demonstrasi memboikot pemilu, hampir bisa dipastikan bahwa partai Yingluck, Pheu Thai, akan menjadi pemenang.
Bagaimanapun juga, kericuhan dalam proses pemungutan suara masih bisa menghentikan parlemen membentuk pemerintahan baru, dan penyimpangan yang disebabkan oleh para pengunjuk rasa masih bisa menyebabkan pengadilan menyatakan bahwa pemilu tidak sah.
Yingluck menghadapi banyak tantangan yang ingin mendepaknya dari kantor. Ia juga harus berurusan dengan pengadilan terkait kasus dugaan korupsi program pengadaan beras bersubsidi. Pengadilan juga memiliki catatan permusuhan dengan Yingluck serta sekutu-sekutu politiknya.(lb/apnews)