Donetsk, LiputanIslam.com — Di tengah-tengah laporan tentang upaya serius pemerintah Ukraina untuk merebut kembali pusat-pusat pemerintahan di wilayah-wilayah Ukraina timur yang memberontak, para demonstran pro-Rusia masih menduduki pusat pemerintahan Provinsi Donetsk, Rabu (9/4).
Sebagaimana dilaporkan kantor berita Rusia Interfax, hari Rabu (9/4), Gedung pemerintahan Provinsi Donetsk di Donetsk masih berada di bawah penguasaan para demonstran sejak diduduki mereka tanggal 6 April lalu. Kota-kota lainnya dimana demonstran menguasai pusat pemerintahan dan mendeklarasikan kemerdekaan dari rezim di Ukraina adalah Kharkov dan Lugansk.
Interfax juga melaporkan, para demonstran telah mendirikan 3 lapis barikade di sekitar gedung pemerintahan untuk mengantisipasi serangan aparat keamanan Ukraina yang kemungkinan akan berusaha merebut kembali gedung tersebut. Monumen Mertsalov Palm yang menjadi simbol kota Donetsk juga digunakan sebagai barikade.
Situasi di kota tersebut, menurut Interfax, tenang namun mencekam.
Para anggota parlemen Republik Donetsk yang dideklarasikan 2 hari lalu mengatakan kepada Interfax pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengijinkan para pegawai pemerintah untuk masuk ke gedung tersebut.
Sementara itu pejabat kementrian dalam negeri di wilayah itu membantah aparat keamanan telah meninggalkan lokasi tersebut dan menyebutkan mereka akan berada di sana hingga gedung pemerintahan bisa dibebaskan.
Ukraina Beri Ultimatum
Sementara itu mendagri Ukraina Arsen Avakov, hari Rabu (9/4), mengatakan kepada para wartawan bahwa krisis di Ukraina timur akan diselesaikan dalam waktu 24 jam, baik melalui perundingan ataupun dengan kekerasan.
Seiring dengan ancaman tersebut, rezim Ukraina pun telah mengerahkan sejumlah besar pasukan ke wilayah Ukraina timur, diduga termasuk milisi neo-Nazi Right Sector dan tentara bayaran dari Amerika.
Seorang warga kota Donetsk telah memposting foto yang memperlihatkan beberapa anggota pasukan bayaran. Keberadaan mereka sebagai tentara bayaran asing terlihat dari seragam mereka yang berbeda dengan seragam pasukan Ukraina serta bahasa, yaitu bahasa Inggris, bukan bahasa Ukraina atau Rusia.
Seorang anggota milisi pertahanan rakyat Donetsk mengatakan kepada para wartawan tentang keberadaan pesawat berpenumpang 200 tentara bayaran asing yang mendarat di bandara Donetsk.
Keberadaan pasukan bayaran asing itu juga disinggung oleh Menlu Rusia Sergei Lavrov dalam pernyataannya hari Senin (7/4) yang menyebut rezim Kiev telah mengirim sejumlah besar pasukan khusus kementrian dalam negeri, pasukan Garda Nasional, milisi bersenjata neo-Nazi Right Sector, serta 150 tentara bayaran dari perusahaan jasa keamanan Amerika Greystone yang mengenakan seragam pasukan Sokol (polisi khusus Ukraina).
Walikota Donetsk Kecam Rezim Kiev
Sementara itu Walikota Donetsk Alexander Lukyanchenko menuduh rezim Kiev telah menjalankan kebijakan yang keliru sehingga memicu terjadinya aksi pemisahan diri warganya.
“Rezim baru Ukraina tidak cukup memahami apa yang terjadi di Donetsk saat ini,” kata Lukyanchenko, Selasa (8/4). “Memang pendudukan kantor pemerintahan adalah ilegal dan buruk. Tuntutan pemisahan diri para demonstran tidak bisa diterima. Namun semua itu diakibatkan oleh kebijakan yang keliru dari rezim baru, ketidak pedulian mereka untuk melihat masalah-masalah yang ada dan memahami keinginan mereka,” katanya lagi dalam pernyataan pers yang dikeluarkannya hari Selasa.
Menurutnya, rezim baru Ukraina tidak pernah menyinggung masalah-masalah yang dianggap sensitif di Ukraina timur, seperti menjamin bahasa Rusia sebagai bahasa resmi, pemilihan kepala daerah atau menjelaskan pelimpahan kewenangan pusat ke daerah.
“Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu diperlukan kemarin,” katanya.
“Saya berharap pemerintah dan parlemen akan mendengar aspirasi rakyat di Donbas (Donetsk dan sekitarnya) dan Ukraina tenggara. Jika tidak, maka rakyat akan meneruskan harapannya untuk mendapat perlindungan negara tetangga (Rusia),” tambah Walikota.(ca/russia today)