Demonstran Hong Kong Terobos Kantor Pemerintahan
Hongkong, LiputanIslam.com — Sekitar seratusan demonstran anti-pemerintah berhasil menerobos kompleks pemerintahan Hongkong, Jumat (26/9) petang. Polisi pun terpaksa menggunakan penyeprot cabai dan menahan beberapa demonstran.
Ini adalah aksi terakhir dan paling berani menentang keputusan pemerintah Cina membatasi pelaksanaan pemilu langsung Hongkong tahun 2017 dengan menetapkan badan penyeleksi kandidat yang dituduh menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Sementara itu ribuan pelajar dan mahasiswa masih melanjutkan aksi mogok belajar selama sepekan sebagai protes atas keputusan pelaksanaan pemilu tersebut.
Dalam aksi di markas pemerintahan tersebut para demonstran berhasil menyingkirkan barikade dan kawat berduri sebelum menerobos ke bagian depan gedung pemerintahan. Namun polisi segera dapat menutup kembali barikade dan mengisolir para demonstran yang berhasil menerobos.
Ratusan demonstran di luar gedung terus meneriakkan kecaman kepada para polisi. Demikian laporan South China Morning Post, hari Sabtu (27/9).
Setelah diinterogasi, para demonstran tersebut akhirnya diijinkan pulang.
South China Morning Post melaporkan, halaman depan kantor pemerintah Hongkong sebagai tempat aksi favorit bagi para aktifis. Namun sejak Juli lalu akses menuju ke tempat ini telah ditutup polisi.
Ratusan pelajar sekolah menengah turut dalam aksi hari Jumat itu. Sementara pada hari Kamis (25/9) sekitar 2.000 mahasiswa menggelar aksi protes semalaman di depan kediaman Kepala Eksekutif (gubernur) Hongkong CY Leung.
Aksi mogok ribuan pelajar dan mahasiswa Hongkong tersebut merupakan aksi pembuka bagi aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar tanggal 1 Oktober mendatang, dimana kelompok aktifis Occupy Central bertekad akan menduduki kawasan bisnis Central.
Pemerintah Cina menerapkan kebijakan “satu negara 2 sistem” di Hong Kong, menyusul penyerahan kedaulatan Hongkong dari Inggris ke Cina tahun 1997 lalu. Di bawah sistem ini warga Hongkong mendapat hak-hak demokrasi yang tidak didapatkan warga Cina lainnya, termasuk hak melakukan aksi demonstrasi.
Pada bulan Agustus, Beijing memutuskan pada pemilihan pemimpin eksekutif Cina tahun 2017 mendatang, pada kandidat harus mendapat persetujuan dari Panitia Pemilihan. Para aktifis menganggap hal itu sebagai bentuk pengebirian demokrasi oleh pemerintah.(ca)
