Jakarta, LiputanIslam.com— Perubahan peta kekuatan antara kubu pendukung dan penolak pilkada langsung di DPR seketika berubah manakala Partai Demokrat melakukan manuver dengan mendukung pilkada langsung.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan, Demokrat mendukung secara langsung karena dianggap wujud penghormatan atas nilai-nilai demokrasi yang telah berjalan.
“Partai Demokrat berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan sepuluh tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan,” kata Syarief di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, 18 September 2014 seperti dilansir Kompas.
Pasal 8 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur, wali kota dan bupati harus dilaksanakan secara demokratis. Dalam hal ini, Syarif menilai pemilihan itu dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
Meski demikian, Demokrat memberikan sejumlah catatan dan syarat terkait mekanisme pilkada langsung, yaitu:
1. Uji publik atas integeritas dan kompetensi cagub, cabup, cawalikota.
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan dana.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. Maksudnya adalah, kalau seseorang ingin maju melalui partai A, maka umumnya dikenal ada mahar dan sebagainya, bagi PD harus dilarang.
6. Larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada.
9. Penyelesaian sengketa pasca pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dari calon atas keputusan pendukung.
Sebelumnya, usulan pilkada lewat DPRD mendominasi pembahasan RUU Pilkada di DPR. Partai Golkar (106 kursi), PPP (38 kursi), PAN (46 kursi), PKS (57 kursi), Partai Gerindra (26 kursi) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong pilkada dilaksanakan melalui DPRD.
Demokrat (148 kursi) sebelumnya juga berpendapat sama. Jika tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara voting. Total suara pendukung pilkada lewat DPRD, sebelum Demokrat berubah sikap, mencapai 421 kursi.
Kini, peta politik berbalik. Sebelumnya, hanya tiga parpol mendukung mekanisme pilkada tetap secara langsung, yakni PDI Perjuangan (94 kursi), PKB (28 kursi), dan Partai Hanura (17 kursi). Jika ditambah Demokrat, maka suara pendukung pilkada langsung di DPR mencapai 287 kursi. Sementara itu, pendukung pilkada lewat DPRD sebanyak 273 kursi.
Burhanuddin Muttadi, seorang pengamat politik dalam pernyataannya di Metro TV pada 19 September 2014 menilai, bahwa perubahan keputusan Demokrat merupakan efek tidak kuasanya Presiden SBY menghadapi tekanan publik yang menghendaki pilkada langsung. Ia juga memprediksi, sengketa terkait mekanisme pilkada akan berakhir di MK. (ph)