Jakarta, LiputanIslam.com — Data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, sebanyak 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut kasus korupsi.
Sejumlah 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya, 17 orang akan menjadi anggota DPRD Provinsi, dan lima orang akan dilantik sebagai anggota DPR RI.
Sedangkan berdasarkan status hukum, sebanyak 32 orang berstatus tersangka korupsi, 15 orang terdakwa dan satu orang merupakan terpidana. Akankah mereka tetap dilantik? (Baca: LHI Dihukum 18 Tahun dan Hak Politik Dicabut, Adilkah?)
“Mereka ini bukan hanya wakil rakyat, tapi juga penentu proses kebijakan-kebijakan publik. Kalau masih dipaksakan dilantik, ini akan bahaya bagi masyarakat,” kata Koordinator ICW Ade Irawan dalam jumpa pers “Awas Legislatif Ditempati Koruptor!” di kantor ICW, Jakarta, 15 September 2014 seperti dikutip Antara.
Sebelumnya Ketua KPU Husni Kamil Manik, terkait dengan kasus korupsi Jero Wacik, menyatakan bahwa walau telah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, Mantan Menteri ESDM itu tetap bisa dilantik sebagai anggota DPR periode 2014-2019.
“Semua harus dilakukan oleh parpol pengusung karena yang berurusan langsung dengan KPU secara formal adalah partai. Dengan demikian, jika ada permintaan pengunduran diri dari parpol sebelum tanggal pelantikan, maka segera saja mengurus ke parpol agar segera pula disampaikan ke kami untuk tidak jadi dilantik,” kata Husni. (Baca: Jero Wacik Tersangka, Tetap Bisa Lantik Jadi Anggota DPR RI)
Dari 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi, mereka saat ini masih dalam proses penyidikan, persidangan dan sudah ada yang telah divonis oleh Pengadilan Tipikor atau Mahkamah Agung. Bahkan beberapa di antaranya saat ini masih dalam tahanan.
Berdasarkan asal partai, Demokrat merupakan partai politik yang kadernya paling banyak terjerat korupsi, tetapi terpilih lagi menjadi anggota Dewan periode 2014-2019, yaitu 13 orang. Diikuti PDIP sebanyak 10 orang dan Golkar sebanyak 10 orang yang terjerat korupsi.
Sementara dari PKB terdapat lima orang kader, sedangkan Gerindra dan Hanura masing-masing sebanyak tiga orang kader. Selanjutnya, PPP sebanyak dua orang, Nasdem dan PAN masing-masing satu orang.
Dari fakta tersebut, Ade menilai ada kelemahan dalam sistem perekrutan anggota partai. “Sistem rekrutmen partai sudah lemah, tidak punya elektabilitas dan integritas. Partai memilih orang-orang yang punya uang. Partai sudah memulai politik uang dari internal mereka,” ujar Ade.
Menurutnya, seharusnya partai bertindak tegas atas kadernya yang terlibat kasus korupsi. Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 menyebutkan, terdapat 3.169 anggota DPRD se-Indonesia yang tersangkut perkara korupsi selama kurun waktu 2004-2014. (ph)